Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 Agustus 2016

    Raffi

    Terima kasih atas kesempatan yg diberikan. Perkenankan nama saya Raffi, ingin berkonsultasi tentang problem waris dalam keluarga kami. Data Kami keluarga muslim. Kami 4 bersaudara kandung : 1. Setyo Laki2 > Telah Menikah 2. windy Perempuan > Telah Menikah 3. Dharmawan Laki2 > Belum menikah 4. Raffi Laki2 > Belum menikah Ibu kandung : Alm. Ibu Daniya > Meninggal pada tahun 1990 Ayah kandung : Mursidin > Menikah lagi Kakek (meninggal) Nenek kami masih hidup Saudara dari ibu telah meninggal saat lajang. Selama ini, kakak perempuan dan suaminya tinggal bersama nenek dirumah tersebut, karena lokasi tersebut strategis, kakak perempuan mendirikan usaha bersama suaminya ditempat itu. Sejak Ayah menikah lagi, ayah tinggal bersama istrinya di kota lain. Begitupun kakak & adik saya, setelah tamat sma melanjutkan kuliah ke kota lain. Intinya kakak dan adik kami tinggal dikota lain. Selama Alm.Ibu meninggal,kami yang pada saat itu masih kecil sebagai anak tidak mendapat informasi jelas tentang harta warisan. Orang tua kami pun tidak memberikan ilmu tentang bidang waris. Untuk menanyakan hal tersebut, kami juga cenderung takut jika nanti ada perasaan tidak enak kepada orang tua kami. Pernah pada suatu saat, nenek pernah lisan berkata kepada salah satu kakak laki saya bahwa sertifikat atas nama nenek. (ada bukti audio hp) Dan yang berhak adalah kami berempat, sedangkan ayah tidak. Adapun keberadaan sertifikat tersebut selama ini disimpan oleh nenek. Tiba saatnya pembagian waris. Nenek menghimbau agar membagi warisan istilahnya hibah waris Namun disini nenek bahkan ayah kami, belum mengkaji bagaimana pembagian waris menurut kaidah dan syariat Islam. Secara sepihak nenek memberikan amanah agar kakak perempuan saya "nyusuki" (basa jawa) sejumlah uang (menurut kemampuan kakak perempuan) kepada ahli waris lain, dengan alasan tanah tersebut menurut pesan dari orang tua nenek, tidak boleh dijual kpada org lain. Dan, ketika dibuat surat pernyataan waris, ternyata yang tertulis dlm sertifikat tanah tersebut adalah milik Alm.Ibu. Alm. Ibu meninggalkan warisan sebidang tanah SHM Surat ukur sementara tgl, 15-05-1982. (sertifikat atas nama alm. ibu). Sedangkan Alm.Ibu meninggal pada tahun 1990. Akhirnya terjadi perselisihan. Salah seorang dari ahli waris, belum mau menandatangani beberapa surat (yang diurus secara bersamaan) yaitu : - surat pernyataan waris yang baru diurus beberapa bulan lalu. - dan surat Akta Pembagian Hak Bersama yg dibuat oleh PPATS Camat > SK.Kakanwil BPN...Nomor: .../Kep-.../... - surat kuasa kepada "seseorang" untuk mengajukan Permohonan Pengecekan Sertifikat atas sebidang tanah hak milik yang baru diurus beberapa bulan lalu. Dan pihak kakak perempuan saya secara bersamaan juga sudah menguasakan kepada "Pihak Kedua / orang lain" (yang bukan ahli waris), untuk membantu pengurusan untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak atas sebidang Tanah Hak Milik No. --- yang dalam Surat Pernyataan Waris adalah milik Alm. Ibu, kepada atas nama kakak perempuan saya. Diketahui pada saat pertemuan ataupun pengurusan semua surat tersebut, salah satu kakak saya tidak dapat hadir karena tinggalnya jauh,dan sedang fokus mencari penghasilan. Beberapa alasan yg muncul : 1.Salah satu kakak laki saya, setelah mendapatkan dan mencermati beberapa surat yang diurus dan diterimanya secara bersamaan tersebut merasa dibohongi oleh nenek. Menurut kesaksiannya, dia pernah mendengar bahwa memang nenek pernah bilang kepadanya bahwa sertifikat adalah atas nama nenek. Dan sampai saat ini, sertifikat asli dan surat berharga lainnya pun masih belum ditunjukkan. 2.Salah satu kakak laki, merasa terintimidasi oleh kata2 nenek yang bersifat cenderung mempengaruhi agar menuruti keinginannya. Nenek juga berupaya menyuruh ahli waris yang lain untuk membujuk agar kakak laki tersebut cepat untuk menandatangani surat tersebut. Dan belakangan, ayah pun ikut berupaya membujuknya. 3.Menurut kakak laki saya, pembagian dengan cara tersebut terdapat upaya pemaksaan, dan tidak sesuai dengan landasan agama Islam yaitu Ilmu Faroidh. 4.Kakak saya menemukan bukti kejanggalan setelah mencermati fotokopi surat yang diterima yaitu diantaranya adalah : - Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), yang di surat tertulis dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ( PPATS ) yaitu CAMAT. ** **Menurut kakak saya kejanggalannya adalah dalam fotokopi AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA : a. Pada lembar depan, Nomor Surat tidak tercantum seperti format surat pada umumnya yang dipelajari oleh kakak saya. b. Penulisannya tidak seperti format Akta pada ummnya, yaitu tidak tercantum pernyataan tanggal. ( misal Pada hari ini tanggal __-__-__ , tahun ____ ) hadir dihadapan saya.........dst. c. Pada halaman kedua didalam akta tersebut, tertera propinsi, kota, kecamatan, kelurahan terisi dengan benar. Tapi alamat jalan tidak terisi. d. Dalam lembar berikutnya tidak terdapat bagian mana yang menjadi hak, atau pun nominal angka. Dari kejanggalan tersebut, kakak saya semakin kuat menduga bahwa ada niat persekongkolan misi tertentu terhadap tanah tersebut. Sampai saat ini kakak laki saya enggan menghubungi nenek, ayah atau pun saudara saya yang lain. Selain karena tempat tinggalnya jauh, dia kuatir ada upaya pemaksaan terhadap dirinya. Secara semua ahli waris sudah menandatanganinya. Membuatnya merasa terpojok. Kakak saya sempat menduga semua yang telah tanda tangan hanya terpaksa karena hanya menuruti keinginan nenek. Sedangkan kakak saya tetap berpendapat karena kami adalah umat Islam, maka yang digunakan adalah hukum waris Islam. 5.Menurut kakak laki saya, hal tersebut diatas juga tidak adil karena selama ini bagian haknya juga telah dipakai berbisnis oleh kakak perempuan saya yaitu membuka usaha pribadi. Menurutnya karena tertulis sertifikat hak milik adalah atas nama Alm. Ibu, maka yang berhak menentukan izin usaha tersebut bukanlah nenek tapi semua ahli waris. Sehingga ini diduga oleh kakak saya sebagai penyerobotan dan kecurangan yang dilakukan oleh kakak perempuan saya. Secara kakak perempuan saya tidak pernah izin kepada saudara yang lain. Kakak laki saya merasa ada perbuatan melawan hukum karena ada hak2nya telah dilanggar oleh kakak perempuan yang selama ini membuka usaha dilokasi tanah tersebut sampai sekarang. Penjelasan : Menurut kakak laki saya, sertifikat tersebut setelah diketahui belakangan ini, ternyata yang tertulis dalam surat sudah atas nama Alm. Ibu sejak tahun 1985. Sedangkan tahun meninggalnya Alm. Ibu adalah tahun 1992. Jadi menurut pendapatnya, tanah tersebut seharusnya berlaku tanah milik ahli waris. Dan menurut logikanya yang berhak kepemilikan tanah tersebut bukan hanya nenek, tapi milik semua ahli waris/bersama. Dan sampai saat ini pun usaha tersebut masih dijalankan oleh kakak perempuan saya tanpa merasa bersalah. 6.Kakak laki saya merasa tidak nyaman dan cenderung cemas terhadap fitnah yang akan muncul akibat dari pelimpahan kuasa kepada "seseorang lain" untuk membantu mengajukan Permohonan Peralihan Hak kepadanya. "Seseorang lain" tersebut bukan ahli waris, namun mempunyai status lebih dekat dengan kakak perempuan yang sudah lama membuka usaha ditempat itu, daripada terhadap kakak laki saya. Dari permasalahan diatas saya ingin bapak/ibu berikan bantuan solusi dan saran. 1. Bagaimana menurut Bpk/IBU selaku ahli hukum dalam menafsirkan dan menanganinya? 2. Apakah jika ternyata kejanggalan yang ditemukan oleh kakak saya tersebut diatas ternyata benar, yaitu yang tertera dalam fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang asli tersebut berbeda, berarti itu adalah salah satu tindakan penipuan atau pemalsuan/ penggelapan? Apakah bisa dilakukan penuntutan hukum, jika itu terbukti? Pasal mana saja yang sekiranya bsa menjerat tindakan tersebut? 3. Apakah jika kakak saya (menolak) tidak menandatangani surat (APHB) kakak laki saya tetap mendapatkan hak warisnya? Dengan upaya apa yang bsa ditempuh? 4. Apakah kakak saya berhak tahu sertifikat asli? Secara sertifikat tersebut dari dulu disimpan rapat oleh nenek. Dengan upaya apa untuk mendapatkan sertifikat asli tersebut jika nenek atau ahli waris lain mempersulit / tidak memberikan izin untuk memegang / melihatnya? Pasal mana yang mungkin menjerat tindakan nenek / ahliwaris, jika suatu saat kakak laki saya melakukan penuntutan hukum? 5. Bagaimana upayanya jika nenek tetap tidak mau membagi warisan secara Islam dan kakak laki saya juga ingin pembagian secara Islam. 6. Bagaimana upaya agar warisan bisa terbagi, secara memang kami semua adalah ahli waris dari Alm. ibu. 7. Pasal mana yang sekiranya bsa menjerat : - Tindakan nenek membohongi bahwa selama ini sertifikat adalah atas nama nenek, ternyata tertulis atas nama Alm. Ibu. - Tindakan penyerobotan hak yang dilakukan oleh kakak perempuan saya, yaitu mendirikan usaha pribadi di atas tanah hak ahli waris tanpa seijin ahli waris. 8. Apakah bisa dilakukan upaya pencabutan kuasa yang selama ini telah dikuasakan kepada "orang lain" oleh kakak perempuan saya? 9. Bagaimana cara yang ditempuh agar pembagian warisan bisa terbagi secara damai? Terima Kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan jawaban. Hormat saya, Raffi

  • 13 Desember 2016

    Dijawab Oleh -

    Dijawab Oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mugiyati, S.H.,M.H A. Waris menurut Hukum Islam 1. Sejak seorang meninggal maka hak atas harta beralih ke ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai berhak atas warisan oleh ketentuan hukum Islam. Dalam contoh saudara berarti anak-anak.. 2. Yang diwaris adalah harta orang yang meninggal. Dalam hal ini adalah ibu kandung saudara. Karena harta yang ada adalah harta ibu maka sepenuhnya harta itu milik anak-anaknya dan saudara dari ibu. Harta waris tersebut diberikan kepada ahli waris yakni ayah saudara (QS An-Nisa:12) dan anak-anak yakni saudara sendiri dan kakak adik saudara. (QS an-Nisa:11). Bisa jadi ada ahli waris yang lain jika ada. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat ¼ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhijab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 12, yang artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”. Jika harta tersebut merupakan harta perolehan selama perkawinan antara ayah dan ibu, maka Ayah/ Suami mendapat ½ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat ¼ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa’ ayat 12, yang artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”. Dalam membagi waris menurut Islam sebagaimana dimuat dalamsurat Annisa ayat 11 dan 12 maka pembagiannya adalah sebagai berikut ; Jika Ayah sudah meninggal dan ibu sudah meninggal, sedangkan harta yang ada adalah milik dan atas nama ibu maka pembagiannya adalah sebagai berikut: Bagian dari anak laki-laki adalah 2 x bagian anak perempuan, sedangkan bagian anak perempuan adalah ½ bagian dari anak laki-laki maka jika harta, Karen anda terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan maka bagian dari anak perempuan itu ½ dari bagian satu orang anak laki-laki, jika harta itu harta bersama dengan ayah dan ayah masih hidup sebagaimana dalam annisa ayat 12 maka ayah mendapat ¼ bagian dari harta, karena masih ada nenek dari ibu maka nenek dari ibu berhak memperoleh 1/6 dari harta ibu anda (anak nenek), namun jika tdak dapat dipenuhi bermusayawarahlah dengan melibatkan aparat desa/kelurahan setempat. Namun jika bermusyawarah tetapi tidak mencapai kata sepakat anda dapat mengajukan gugatan dengan alasan penguasaan tanah/harta secara sepihak, anda dapat mengubungi lembaga bantuan hukum terdekat Dalam hal ini kakak laki-laki anda tetap berhak atas harta waris yang ada karena kakak anda masih hidup. B. Sistem Hukum kewarisan menurut KUH Perdata (BW). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: 1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “ab intestato” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95). Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut: a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW). b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW). c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW). Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah: a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. C. Persamaan dan perbedaan antara sistem hukum Islam dengan sistem KUH Perdata (BW). Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah mapun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam. Persamaanya apabila dihubungkan antara sitem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individul bilateral (Subekti, 1953: 69), sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengluaran-pengluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain. Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analistis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individulaistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).