Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 31 Oktober 2015

    roni paslah

    POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 31 Oktober 2015 07.58 Ke: presidenri@go.id Perihal: Trs: Trs: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 24 Oktober 2015 08.48 Ke: kpk@go.id; mabespolri@yahoo.com Perihal: Trs: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 24 Oktober 2015 01.55 Ke: KOMPOLNAS JAKARTA.; Redaksi Transnews; KEJAKSAAN AGUNG RI Perihal: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH  pada Tangal 11 juni 2013 Saat itu Masa Membokkade Jalan Perkantoran dan Jalan lintas Sumatera Sehingga Jalan lintas Sumatera Macet total Sepanjang lebi dari 10 KM, Pada saat itu Warga yang bergabung dalam Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat ( FMBM) dan Masyarakat Banyuasin Bersatu ( MBB) Kapolda Irjen pol Saud Usman Nastion dan Kejari Banyuasin Suwito,SH. berjanji Akan Usut tuntas 2 kasus KKN di Pemda Kab Banyuasin Sum-sel..1, Usut tuntas Kasus KKN DI dinas PU Ciptakarya Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM..2, usut tuntas Kasus KKN di dinas Pertanian dan Perternakan Kab Banyuasin Sum-sel. dengan program Cetak Sawa. MBM: Dinas PUCK Banyuasin Diduga Korupsi Pembangunan Proyek PDAM Tirta Betuah di Talang Kelapa  Print  Email Published on 17 June 2015  Written by redaksi  Hits: 141 INSERT: RONI PASLAH PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) melalui Roni Paslah, menduga Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Banyuasin telah melakukan korupsi pada proyek penyediaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Banyuasin di Kel. Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin pada 2013. Roni Paslah kepada BeritAnda.com Sumsel, Rabu (17/6/2015) mengatakan, berdasarkan investigasi MBM di Kelurahan Kenten, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin tentang pengerjaan pembanguann PDAM Tirta Betuah Kab. Banyuasin yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin dari dana ABPD Banyuasin 2012 dan 2013, pada pelaksanaan dari kegiatan modal air bersih berupa pembangunan persediaan sarana air bersih di Kenten Laut, dugaan kuat Dinas PUCK Banyuasin melakukan tindak pidana korupsi. "Sesuai anggaran APBD 2012 Dinas PUCK dengan Nomor 883 :1. No. Rek. 5.2.3.2.7.1. Belanja modal bangunan air bersih/air air baku Rp17.690.613.000 tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/pedesaan kurang lebih 19 paket, yang penyediaan air bersih (lanjutan) Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa, dikerjakan PT. Perdana Abadi Perkasa (PAP) senilai Rp13.622.000.000. Untuk pengerjaan optimalisasi sarana air bersih IKK Talang Kelapa lokasi Kenten dan Merah Mata oleh PT Dwi Urip (DU) senilai Rp4.997.685.000. Dari semua pengerjaan baik PT PAP maupun PT DU tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan," ungkapnya. Menurut Roni, pada APBD 2013 yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin meliputi, pembangunan jaringan pipa distribusi merah mata Kec. Talang Kelapa Rp1.650.000.000, pembangunan pipa air bersih Kel. Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa Rp3.250.000.000, pembangunan pipa distrubusi air bersih Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Rp3.910.000.000, pembangunan pipa distribusi PDAM Komplek Azhar dan Talang Kelapa Keramat Talang Kelapa Rp3.330.000.000, perbaikan pipa Jalan Pangeran Ayin Simpang Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Rp200.000.000, dan perbaikan pipa PDAM Komplek AZhar, Griya Damai, Santer, Avila dan Bank Sumsel Kec. Talang Kelapa. "Dari jawaban Dinas PUCK Banyuasin terkait soal itu, pihak PUCK mengklaim melalui Drs Syahriani ST MM selaku PPK, menjawab surat kami dengan Nomor 10/06/PKK/IX/2013. Dijelaskan bahwa, pengerjaan PDAM Tirta Betuah tersebut adalah pekerjaan 2010 bukan tahun 2012. Pengerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan maksimal. Adapun pekerjaan yang dilakukan PUCK Banyuasin adalah, pembangunan Intake, IPA, Boster, Gudang, Rumah Jaga, Jaringan Pipa Distribusi, baik di Merah Mata maupun di Kenten Laut, termasuk juga di Talang Keramat. Pekerjaan tersebut sesuai kebutuhan akan sarana dan prasana air bersih, Padahal pekerjaan itu pekerjaan 2012, dengan nilai proyek Rp13 miliar lebih," paparnya. Dari penjelasan Dinas PUCK Banyuasin, lanjut Roni, kami dari MBM menilai tidak sesuai. Sebab dalam surat balasan tersebut hanya dijelaskan bahwa itu pekerjaan 2012, sementara surat konfirmasi yang kami pertanyakan adalah mempersoalkan pembangunan instalasi air bersih PDAM Tirta Betuah di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa di 2013, dengan nilai proyek Rp31.159.6805.000 (sama dengan nilai proyek di 2012) dengan jumlah pelanggan kurang lebih 2.000 pelanggan. "Dugaan adanya unsur KKN, maka MBM meminta kepada pihak Polda Sumsel untuk segera mengusut tuntas indikasi KKN di dalam pelaksanaan pengerjaan proyek PDAM Tirta Betuah Kelurahan Kentan,  Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dianggarkan oleh Dinas PUCK Kab. Banyuasin," jelasnya. Dan kami sudah melaporkan masalah ini ke Polda Sumsel pada 4 Juni 2015 dengan nomor: 011/SKU-HR/WT/BA/06/2015. Laporan tersebut dibuat, mengingat pelaksanaan proyek tersebut diduga melibatkan orang nomor 1 di Banyuasin. "Untuk itu, MBM berharap pihak Polda Sumsel untuk bekerja maksimal dalam menangani kasus ini dan untuk tidak menutupi kasus tersebut bila dugaan itu benar," terang Roni dengan tegas. (Febri) - See more at: http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf? BUKTI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PUCK KAB BANYUASIN SUM-SEL TELAH MELAKUKAN KKN, YA ITU MELALUI DIRUT PDAM TIRTA BETUA, SEBAGAI PENGGUNA BANGUNAN TERSEBUT DARI DINAS PU CIPTA KARYA.  DIRUT PDAM TB IR BAKRIE MENJELAS KAN BAHWA DI TAHUN 2013 PDAM TB, TIDAK MENERIMA ATAU PENYERAHAN ASET DAERA DARI PEMDA KAB BANYUASIN SUM-SEL DALAM HAL INI DINAS PU CIPTA KARYA? KEPADA PIHAK PDAM TB..UNGKAP PENGAKUAN DIRUT PDAM TB IR BAKRIE,SAAT KAMI TEMUI DI RUANG KERJA  http://www.beritanda.com/index.php/nasional/sosial-budaya/7404-direktur-pdam-tb-tidak-ada-pembangunan-di-2013. MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH pada Tangal 11 juni 2013 Saat itu Masa Membokkade Jalan Perkantoran dan Jalan lintas Sumatera Sehingga Jalan lintas Sumatera Macet total Sepanjang lebi dari 10 KM, Pada saat itu Warga yang bergabung dalam Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat ( FMBM) dan Masyarakat Banyuasin Bersatu ( MBB) Kapolda Irjen pol Saud Usman Nastion dan Kejari Banyuasin Suwito,SH. berjanji Akan Usut tuntas 2 kasus KKN di Pemda Kab Banyuasin Sum-sel..1, Usut tuntas Kasus KKN DI dinas PU Ciptakarya Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM..2, usut tuntas Kasus KKN di dinas Pertanian dan Perternakan Kab Banyuasin Sum-sel. dengan program Cetak Sawa..Rialisasi nya di lapangan Kasus KKN CETAK SAWA SUDA 2 ORANG YANG DI TAHAN PPK NYA SAMA KEPALA SKPD NYA sementara KASUS PDAM BELUM SAMA SEKALI KARNA KASUS INI MURNI DI LAKUKAN OLEH BUPATI BANYUASIN YAN ANTON FERDIAN,SH. THUN 2012 PADA SAAT BELIAU MENJADI DPR PROPINSI SUM-SEL. DAN AMIRUDIN INUOD BAPAK NYA BUPATI KAB BANYUASI..LALU 2013 YAN ANTON FERDIAN MENCALON KAN DIRI SEBAGAI BUPATI BANYUASIN KEMUDIAN TERPILIH LALU PADA SAAT PENNGANGARAN APBDP TAHUN 2013 DI ANGGAR KANYA LAGI PEMBANGUNAN PDAM DI TEMPAT YANG SAMA NAMUN POS,POS NYA TERPISAH GUNA UNTUK MENUTUPI YANG TAHUN 2012 DAN UNTUK BAYAR HUTANG PILKADA. YAN ANTON FERDIAN,SH. SEBAGI BUPATI KAB BANYUASIN TERPILI.. SEPERTI NYA TIPIKOR POLDA SUMSEL MEMPER LAMBAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERKAI DUGAAN KKN DI DINAS PU CIPTA KARYA KAB BANYUASIN SUMSEL DENGAN NO LAPOR. : MASARAKAT BANYUASIN MENGGUGAT . NO LAPOR : 011/ SKU-HR / WR/ BA/06/2015..ATAS NAMA : RONI PASLAH. KASUS KKN DI DINAS PU CIPTA KARYA KAB BANYUASIN SUMSEL ,DENGAN PROGRAM KEGIATAN NYA PDAM KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD KAB BANYUASIN SUMSEL.Kanit tipikor sup 4 polda sumsel Kompol Wisdon Arizal,SE. NRP 70060471 ..Saya sangat Oktimis Kalau Tipikot Supdiit 4 polda sumsel Menerima Upeti dari Bupati Banyuasin Sum-sel,, tidak ada alasan insetussi Penegak hukum Untuk tidak menindak Lanjuti laporan dan di yakini kebenaran nya dari sumber2 terpercaya..namun Naip nya lgi Oknum Penegak hukum tsb Mala terkesan menakut2 dan mengancam Mau Seplid Balik.? ?

  • 13 Desember 2016

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya J a w a r d i, S.H., M.H Nasehat yang diberikan adalah sebagai berikut : Sepanjang ada bukti-bukti yang jelas bahwa telah terjadi KKN atas proyek pembangunan dan senitasi pengadaan air bersih PDAM di kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Kenten Laud Oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, PU CK Kab. Banyuasin Tahun anggaran 2012-2013 dapat saja dilaporkan ke kepolisian untuk dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Jika laporan dugaan korupsi ini tidak di proses oleh pihak kepolisian maka dapat di laporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dimana salah satu tugasnya adalah menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Atau dapat melapor ke ke Ombudsman RI yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.