Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 22 Februari 2019

    erwin candra putra

    Apakah tanah wakaf yang bersertifikat yang sudah menjadi pengelolaan ruang pendidikan lalu sebagian tanahnya diambil/dipinjamkan untuk suatu pembangunan yang lain seperti kantor rw atau yang lainnya? Karena ada satu kejadian didaerah saya yang seperti saya jelaskan diatas lalu menimbulkan kegaduhan antara ahli waris dan para tokoh2 yang ingin melakukan pembangunan tersebut. Bagaimana menurut pandang hukum negara dan hukum agama lali bagaimana saya harus menanggapinya. Terimakasih

  • 7 Maret 2019

    Dijawab Oleh -

    Rr. Yuliawiranti, S.H., C.N., M.H. (Penyuluh Hukum). Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa dasar hukum pengaturan mengenai Wakaf sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 215 s/d 229). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai, dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 3. Bahwa dari uraian permasalahan yang disampaikan Klien, sepertinya terjadi sengketa mengenai tanah wakaf yang bersertifikat yang sudah menjadi pengelolaan ruang pendidikan antara ahli waris dan para tokoh yang ingin melakukan pembangunan yaitu salah satunya untuk kantor RW di sebagian tanah wakaf tersebut. 4. Bahwa apabila timbul sengketa maka berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diatur bahwa : (1) Penyelesaian sengketa perwakafan, ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 4 diatas, maka pilihan penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak berhasil, ditempuh cara mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah. Jadi penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Demikian semoga bermanfaat.