Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 Februari 2019

    KDRT

    Uu yg menyangkut KDRT ?

  • 7 Maret 2019

    Dijawab Oleh -

    Rahmad Syafaat Habibi, S.H. (Penyuluh Hukum). Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi mengenai pertanyaan saudara UU yang menyangkut KDRT atau jika anda mengalami KDRT atau ada orang dilingkungan anda yang mengalami KDRT maka kami sarankan untuk membaca lebih lanjut UU No 23 Tahun 2004 agar lebih paham menyangkut KDRT. Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT). Dengan bentuk-bentuk KDRT nya sebagai berikut : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga Sedangkan untuk ruang lingkupnya KDRT dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Kemudian untuk Hak-Hak Korban KDRT juga diatur dalam UU PKDRT, yaitu korban berhak mendapatkan : a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani. Demikian jawaban yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dalam menambah wawasan hukum saudara dan juga dapat menjadikan kita bersama untuk taat dan sadar hukum, terimakasih.