Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 31 Januari 2018

    pandapotan

    Baru2 ini saya diberikan kuasa untuk menjual tanah kepada pihak lain oleh pemilik sebelumnya.. Surat kuasanya ada dan ditandatangani diatasi materai..namun pemilik sebelumnya marah setelah saya menjual tanah tersebut dengan alasan tidak diberitahukan bahwasanya tanah itu dijual.. Kira2 apakah saya salah dalam hal tersebut??

  • 2 November 2018

    agung darmawan

    saya membeli sebuah rumah dengan over kredit, namun saat membayar pajak bumi dan bangunan ternyata pajaknya masih nama PT ato developer penjual bahkan nama di listrik adalah PT.. pertanyaan nya apakah hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari? karena didalam pbb terdapat njop yg menunjukan kepemilikan rumah tersebut,, nah masalah yg selanjutnya saya kan meneruskan cicilan dari penjual, apakah nanti surat tanah nya an penjual? bagaimana mekanisme yang benar?

  • 2 April 2018

    Meisya

    Ass saya mau tanya.. Suami saya telah menjalani hukuman 7bulan masa tahanan.. dan vonis 1thn 10bulan.. kira2 kapan sy bisa mengajukan pb (pembebasan bersyarat) dan apakah jika sy urus pb tidak akan dapat remisi lagi?? Lalu kira2 berapa lama kah suami sy akan bebas jika pb saya urus.. terimakasih mohon nasehat dan jawabannya

  • 30 Maret 2018

    tommy

    Halo. Mohon dibantu. Saya punya saudara yg di vonis 4 tahun 6 bulan dan subsidier 3 bulan. Semenjak januari 2016 karena memakai narkoba mohon dibantu untuk dihitung kapan bisa bebas. Saat ini sedang mengurus PB tapi belom jelas kapan bisa keluar. Saudara saya. Lelaki islam dan asumsi saya harusnya mendapatkan semua remisi karena tidak pernah bermasalah terima kasih

  • 13 Mei 2018

    moh hasan

    untuk mengajukan BP pagi narapidana yg di putus 2 tahun,dipotong selama penahanan pertanyaan 1.saat mengajukan PB .hitungan dari menjalani hukuman apa di hitung sejak di tangkap oleh polisi lalu di tahan dan di vonis oleh hakim tentunya di potong masa tahanan..dalam mengajukan pb...?? 2.apa hitungan 9 bulan tidak termasuk potong tahanan..??? 3.apa setiap pemeriksaan urin oleh pemohon PB biaya pemeriksaan orin di tanggung pribadi tidak di tanggung pemerintah..??? mojon pencerahannya

  • 18 Februari 2018

    Roby

    Kronologis : Saya membeli sebuah rumah pada bulan April tahun 2015 dengan sistem KPR di salah satu bank syariah. Namun pada saat saya hendak melakukan pelunasan beberapa hari kemarin, saya baru mengetahui bahwa ternyata pihak BANK tidak memiliki IMB rumah saya. Padahal pada saat akad jual beli, pihak developer menyatakan bahwa SHM, IMB dan dokumen lainnya menjadi tanggung jawab developer. Setelah saya bertanya pada warga sekitar, ternyata memang semua terkendala dengan masalah IMB seperti saya. Belakangan diketahui bahwa ada salah satu rumah di perumahan saya yang melanggar batas sipadan sungai. DIcurigai pihak developer telah "curang", dikarenakan sisa lahan yang seharusnya dijadikan taman (sesuai dengan denah awal perumahan) malah dibangun rumah. Hal tersebut disinyalir menjadi akar masalah terhambatnya pengurusan IMB di perumahan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. bolehkah pihak BANK menerima ajuan kredit rumah dari developer yang ternyata belum mengurus IMB rumah tersebut? 2. Apakah saya berhak melakukan komplain dan meminta tanggung jawab kepada pihak BANK terkait masalah IMB ini? 3. Pasal apa yang bisa digunakan untuk menuntuk pihak developer yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, karena tentunya IMB merupakan hak kami sebagai konsumen sesuai dengan perjanjian awal. Terimakasih.

  • 3 Juli 2018

    Mawar

    Assalamualaikum Saya (sebut saja M) Pak, saya telah melakukan kesalahan dan sungguh saya sangat menyesal. Saya telah melakukan pencurian uang di tempat saya bekerja. Saya bekerja di sebuah toko bangunan. Kebetulan saya mengetahui nilai keuntungan dari barang yang dibeli oleh konsumen, semisal keuntungan yang didapat mencapai 50rb dan konsumen diperbolehkan untuk menawar pada pemilik toko. Namun saya berpura-pura konsumen tersebut menawar barang dan didiskon lah dengan harga 20rb, maka uang 20rb itu saya ambil untuk saya belikan makan siang. Padahal konsumen tersebut tidak meminta diskon atau membayar nilai barang tersebut seharga 150rb, tapi saya hanya menyetorkannya pada pemilik toko senilai 130rb saja, karena 20rb yang dianggap diskon saya ambil. Perbuatan saya ini sudah saya lakukan sejak lama dan ternyata atasan saya itu tau. Dia membawa saya ke kantor polisi, namun akhirnya kami berdamai dengan menyuruh saya membayar sebesar 1,5jt dan menandatangani di atas materai. Adapun saya melakukannya bersama satu teman sepekerjaan saya. Dan kami semua berdamai. Pertanyaan nya, apakah setelah berdamai dan membayar sesuai permintaan dari atasan saya itu. Beliau masih bisa berubah pikirkan untuk melaporkan kami dikemudian hari? Semisal beliau dihasut oleh pihak keluarga untuk menyuruh melaporkan kami padahal sudah berdamai, apakah masih bisa? Lantas kalau bisa, berapa lama kami akan dipenjara atau bisakah hukum penjara diganti dengan mengganti uang saja? Tolong dijawab karena saya sangat ketakutan. Saya sangat menyesal pak, saya sangat menyesal. Saya  Memiliki anak kecil berusia 2 tahun dan ayahnya sudah pergi sejak dia berumur 6 bulan. Saya sangat ketakutan bagaimana nasib anak saya bila saya dipenjara.

  • 12 Oktober 2018

    Dani Prasetya

    Saya selaku pemegang hak perwalian anak. Kakak saya meninggal dunia dan kakak saya meninggalkan beberapa dokumen dan dokumen tersebut saya gunakan untuk mengajukan permohonan hak perwalian dikarenakan anak kakak saya itu masih di bawah umur. Dan setelah keluar putusan pengadilan agama, ternyata dokumen yang ditinggalkan oleh kakak saya ini ternyata palsu. Dan hal ini dikarenakan ketidaktahuan saya asal usul dokumen tersebut. Ternyata kakak saya menggunakan dokumen nikah palsu dikarenakan status kakak saya yang seorang PNS. Yang saya tanyakan, apakah saya bisa kena pasal pemalsuan dokumen. Dan apakah saya bisa merevisi putusan pengadilan agama yang telah saya dapatkan? Kalau bisa, bagaimana caranya?

  • 25 Januari 2018

    rid

    apa dasar hukum sebuah start up harus memiliki license jika dalam usahanya melibatkan traksaksi e money

  • 24 Maret 2018

    yulian tomi

    apa hukuman bagi kades yg membangun paud dari dana desa tahun 2017,sedangkan bngunannya belum selesai padahal sudah tahun 2018.dan membangunnya tanpa ada MUSDES dahulu dan tanpa melihat azas kemanfaatan bagi kami masyarakatnya. mohon petunjuknya