Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 22 November 2016

    Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.

    Istilah "Mafia Peradilan" bukan hal yang asing bagi masyarakat, Penanya telah berusaha menyelesaikan secara hukum praktek "Mafia Peradilan" di PTUN, dengan menguji keputusan ilegal yang diterbitkannya, namun PTUN tidak menerima permohonan pemeriksaan sengketa keputusan ilegal. Mohon sosialisasi atas hal sebagai berikut : 1. Apakah pada Orga Yudikatif, tidak terdapat fungsi eksekutif. 2. Apakah fungsi Pemerintahaan (melaksanakan UU) pada Organ Yudikatif, kebal hukum. 3. Bagaimanakah masyarakat dapat menyelesaikan sengketa keputusan ilegal Ketua Pengadilan, mengingat Pengawas Melekat dan Pengawasan Fungsional beranggapan bahwa Ketua Pengadilan mempunyai kekuasaan yang absolut. Demikian agar maklum, apabila pertanyaan kurang jelas, Penanya bersedia menjelaskan dan melengkapi dengan bukti-bukti.

  • 27 Desember 2016

    Dedet Novitasari

    Kepada YTH, Badan Pembinaan Hukum Ditempat Mohon maaf sebelumnya apabila saya salah dalam memilih jenis kasus, saya ingin menayakan, saya adalah seorang pekerja outsourcing yang dikontrak oleh sebuah perusahaan selama september 2015 s/d September 2016 namun ketika kontrak saya sudah habis saya masih bekerja di perusahaan tersebut namun tidak terikat kontrak apaun, setelah 3 bulan saya bekerja tanpa ada kontrak apapun saya mengajukan resign dan mereka menyetujui, namun saya harus membuat surat resign yang ditujukan kepada perusahaan outsourcing saya, apakah dari surat resign tersebut mereka bisa menindak hukum saya, karena saya resign hanya 1 week notice bukan 1 month notice, mohon bantuannya, agar saya tidak salah langkah. Terimakasih

  • 28 Oktober 2016

    sintia

    bolehkan saya meminta softcopy peraturan menteri hukum dan ham no 15 tahun 2015 yang telah dicabut? saya telah mencari diinternet namun tidak menemukan sama sekali, terimakasih.

  • 23 Desember 2016

    yul drieyansyah

    jika perempuan yang melakuka kdrt apakah bisa di hukum juga

  • 20 Oktober 2016

    teguh

    bagaimana menindak lanjuti koperasi bank keliling yang tampa izin,palsu.hanya berkedok koperasi padahal hanya renternir yang hanya memperkaya diri?

  • 18 September 2015

    widi

    pada bulan mei 2015 saya melakukan akad kredit kepemilikan rumah di salah satu bank swasta. Sekarang saya sudah melakukan angsuran yang keempat, tapi kemudian pihak bank menginfokan bahwa sehubungan dokumen IMB tidak sesuai dengan yg tertera dalam serfitikat maka rumah yang saya beli tersebut tidak bisa diganti nama atas nama saya. padahal sebelum saya melaksanakan akad kredit dan tanda tangan Akta Jual Beli pihak bank sudah meminta IMB dan sertifikat asli dengan alasan akan dicek oleh notaris dan memastikan rumah yang saya beli tersebut tidak tidak ada masalah nantinya. Dan sekarang pihak bank meminta saya untuk menyelesaikan masalah ini dan segera mengurus IMB yang bermasalah tersebut. Pertanyaan saya pertama apakah benar masalah IMB ini menjadi tanggung jawab saya?? dimana dalam perincian adm kpr saya juga sudah membayar nominal tertentu untuk pengecekan berkas dan pengecekansertifikat. yang kedua bagaimana bila sertifikat tersebut memang benar tidak bisa diganti nama saya padahal saya sudah membayar biaya notaris lunas beserta biaya BPHTBnya?? mohon info sejelas-jelasnya terimakasih

  • 24 Oktober 2016

    endik wahyudi

    Temen saya (fauzi dan 5 lainya) menjadi korban tindak pidana penipuan berkedok calo PNS, uang yg sudah di kasihkan sekitar 700 juta. Naa setelah mau di tuntut yang bersangkutan meninggal dunia, akan tetapi istri yg bersangkutan masih hidup dan pernah terlibat langsung dalam pengurusan masalah PNS itu, beberapa teman transfer ke rekening atas nama istrinya itu. Pertanyaan saya apakah kami bisa melaporkan istri tersebut dengan tindak pidana penipuan/turut serta melakukan tindak pidana penipuan? Catatan yang penting perlu juga kami sampaikan, bahwa masing-masing temen saya itu sudah di kasih SK PNS akan tetapi tidak tau kebenaranya. Mohon bantuan penjelasan dan langkah apa yg seharusnya kami tempuh

  • 3 November 2016

    Upik Ismoyo

    Mohon informasi, apakah seorang PNS dapat menjadi seorang Kepala Desa? Karena di daerah kami ada beberapa guru yang hendak mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Terima kasih.

  • 15 Oktober 2016

    boy borgel

    mohon bantuanx atas permohonan proses sertifikat tanah yg selalu di persulit.oleh BPN kab sumba timur.

  • 13 November 2016

    Dinse fatmawati

    Selamat siang. .. suami saya kena pidana narkoba vonis 5thn sunsider 1 bulan.sejak juli 2013.sekarang berda di LP narkotika pamekasan.kapan dia bisa bebas setelah mendapat remisi??