Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 Februari 2018

    muhammad herison

    apakah sah kasasi jaksa dg menggunakan berkas cacat hukum yaitu berkas banyak kejanggalan mulai stempel yg bermacam macam, tanda tangan jpu dan jaksa berbeda beda, isi perkara direkayasa diluar putusan? sedangkan ma terlanjur mengabulkan dan ternyata putusan ma salah redaksionalnya dan dikembalikan oleh pn ke ma dan turun lagi dg tuntutan 5 th 6 bln denda 200 juta dan ma tidak tahu berkas banyak kejanggalan apakah tuntutan itu adil sedangkan pelaku utama sekarang sdh bebas dituntut 1 th 1 bln denda 50 jt? dimana letak keadilan dan bagaimana saya mencari keadilan kebenaran sedangkan saya tidak tahu apa apa dan tidak makan uang negara?

  • 19 Januari 2018

    Bagus

    Saudara saya di gugat oleh PD bkk karena dianggap telah berhutang kepada PdBkk, pada awalnya suaminya telah meninggal namun dikatakan oleh pd bkk suaminya telah berhutang sebagai istri menginginkan tidak menjadi beban suami di alam kubur, sehingga ia menandatangi perjanjian seolah olah istri berhutang 100Jt dan tidak mendapat uang dari pinjaman tsb karena itikatnya Adalah membayar hutang suami namun dalam perjanjia si istri langsung yang hutang, dengan jaminan tanah masih atas tanah si suami..... Dalam gugatan posita tidak dinyatakan awal perjanjian suami kemudian beralih menjadi tanggunh hutang istri... Setelah di cek rupanya pd bkk tidak didaftarkan ke ojk setempat sebagai memenuhibaturan menkeu harus di daftarkan jasa keuangan.... Sekarang kuasanya di berikan kejaksaan untk memggugat.... Bagaiman harus dilakukan terimakasih

  • 22 Maret 2018

    Hakim Adonara

    Apakah boleh APH (jaksa) daerah mengembalikan uang sitaan korupsi APBD melalui bank konvensional tanpa proses kontrapos pada Pemda setempat?

  • 27 Maret 2018

    M Alfi Gilang R

    mengapa koruptor di Indonesia tidak dihukum mati ? dan mengenai kasus korupsi yang terjadi oleh Artalyta Suryani apakah benar beliau mendapatkan Fasilitas kemewahan ? bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia ?

  • 4 September 2017

    slamet pujianto

    Apakah diperbolehkan sistem konsinyasi (titip jual) di Insatansi Pemerintah diperbolehkan? contoh kasus: suatu PT menitipkan barang alat Orthopedi di rumah sakit, pebayaran sesuai barang yang dipakai)....terimaksaih

  • 24 Januari 2018

    Andi

    ada kasus penculikan anak dibawah umur yang dilakukan pamannya sendiri. namun pihak keluarga korban memaafkan si paman tersebut dan mencabut laporannya kepihak kepolisian. pertanyaannya adalah apakah sipaman tersebut bebas dari jeratan hukum dan kasus tersebut di SP3 ?

  • 10 Juli 2018

    thiyar

    Selamat siang, saya mendapatkan UNDANGAN KLARIFIKASI dari kepolisian, tapi kebetulan pada tgl tersebut saya tdk bisa hadir. Apakah saya dapat sanksi bila saya tidak datang?

  • 26 Maret 2018

    Aconk

    Pp99 apa sudah bsa ikut program pb atau cuma mengandal kn remisi...trims

  • 12 Maret 2018

    aditya

    saya mau tanya pak, saya kan memiliki seorang istri dan istri saya sering kali memalsu tanda tangan saya dalam pembuatan sebuah perjanjian dan akad kredit ke pihak leasing,apakah pemalsuan tanda tangan yg dilakukan istri saya ,bisa dituntut pidana.karena tindakan ini sudah sangat sering dilakukan istri saya..

  • 19 Mei 2018

    Arfan

    Assalamualikum Sy mau bertanya... Apa kah sy boleh melapor kan nasabah jika dia melanggar perjanjian antar utang piutang.apa kah sy boleh mengambil barang nya sesuai dgn perjanjian.