Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Januari 2018

    m arif rakib

    saya mau bertAnya bagaimana batas penarikan laporan penganiyayaan agar agar kasus ini tidak diproses kelanjutan kasusnya. terimaksih

  • 31 Januari 2018

    Sam

    Bila seseorang menyuruh/mengintruksikan beberapa orang penebang untuk menebang pohon milik orang lain tanpa sepengetahuan sipemilik pohon tsb, kalau mau diproses secara hukum, pasal berapakah yang dikenakan kepada Si Penyuruh dan si Penebang Pohon ? Terima Kasih

  • 23 Januari 2018

    Deka

    Mohon maaf.. saya bingung mau memasukkan kedalam jenis kasus apa terkait permasalahan yang coba ingin sya gali.. Jadi sekarang ini ada SK Bupati yang menghentikan jabatan seorang kepala sekolah yang karena nilai prestasi kinerja kepala sekolah tersebut tidak masuk dalam kategori Amat Baik.. bahkan nilai baik pun, tidak dipertimbangkan.. lalu keluar lah SK Bupati tersebut yang menghentikan jabatan sebagai kepala sekolah dan mengembalikan seorang kepala sekolah menjadi guru lagi.. dalam pelaksanaan nya, orang yang karena kebijakan itu membuat nya frustrasi.. mungkin kalau diberhentikan karena memang kinerja buruk, jelek, cukup.. bisa menerima.. kalau seperti itu.. kira-kira bagaimana sisi pandangan hukum nya? terimakasih

  • 23 Januari 2018

    MNN

    Keluarga papa saya terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki, namun 1 perempuan telah meninggal dunia. Pada masa hidup, kakek/nenek saya tidak sempat membuat pembagian tanah warisan, dan saat nenek saya meninggal dunia, surat tanah dipegang oleh adik papa saya. Sampai sekarang pembagian tanah warisan tidak dilakukan. Sudah dilakukan pengukuran luas tanah dan pembagian tanah dihadapan kepala lingkungan, namun pemecahan surat tanah untuk 6 pewaris tidak dilakukan secara hukum karena surat tanah ditahan oleh adik papa saya. Papa saya sudah menyarankan untuk memecah surat tanah agar papa saya mendapatkan haknya, namun adik papa saya tidak melakukan pemecahan surat tanah di notaris. Bagaimana penyelesaian pembagian tanah warisan baik secara adat batak dan secara hukum apabila surat tanah ditahan oleh salah satu pewaris? Terima kasih.

  • 4 Februari 2018

    MNN

    Salam sejahtera. Opung saya punya 7 anak dan bapak saya adalah anak ke 5. Namun adik perempuan bapak saya telah meninggal, dan papa saya menjadi anak ke 5 dari 6 bersaudara. Semasa hidup sampai meninggal dunia, opung saya tidak membagi warisan yang berupa sebidang tanah kepada anaknya. Semasa hidup opung saya, anak laki-laki yg paling besar yaitu abang papa saya (pak tua saya) pernah dilaporkan kepada pihak berwajib oleh opung saya terkait pengrusakan rumah opung saya karna belum membagi warisan. Ketika opung saya meninggal, adik papa saya mengambil surat tanah. Papa saya tidak tahu apakah opung saya memberikan surat kuasa kepada adiknya untuk memegang surat tanah atau tidak. Sampai saat ini surat tanah itu dipegang oleh adik papa saya. Karena keadaan ekonomi yg mendesak, papa saya menyarankan kepada saudara kandungnya untuk membagi dan memecah surat tanah atau menjual tanah tersebut dan hasil jual tanah dibagi secara adil menurut hukum yang berlaku atau secara adat Batak Toba. Namun abang papa saya tidak ingin tanah tersebut dijual dan dia membangun rumah di tanah tersebut tanpa memberitahu papa saya. Ekonomi keluarga papa saya /keluarga kami yg biasa saja, maka papa menyarankan kembali secara baik-baik agar pembagian tanah dilakukan sehingga setiap pewaris/ anak opung saya mendapat bagian masing-masing. Sudah dilakukan diskusi beberapa kali dan akhirnya saudara kandung papa saya setuju untuk melakukan pengukuran tanah dan pengukuran tanah dilakukan oleh kepala lingkungan begitu juga pembagian tanah sudah dilakukan didepan saudara kandung papa saya. Pembagian tanah ditulis di selembar kertas dan di kertas tersebut ditempel materai 6000 dan ditandatangani oleh papa, saudara kandung papa, dan beberapa saksi. Ketepatan anak dari kk papa saya bekerja di salah satu kantor pengacara di Medan, jadi kk papa saya menyarankan agar anaknya yang mengurus pemecahan surat tanah di notaris, dan semua keluarga setuju. Namun sampai detik ini, tidak ada kabar apakah anak kk papa saya sudah melakukan pemecahan surat tanah di notaris atau belum. Dan surat tanah yg asli masih dipegang oleh adik papa saya dan adik papa saya ini tidak mau menyerahkan surat tanah kepada papa atau saudaranya yg lain. Papa saya pernah menyarankan biar papa saya yg mengurus ke notaris namun tidak digubris. Yang ingin saya tanyakan, jika salah satu pewaris memegang surat tanah asli dan tidak melakukan pemecahan surat tanah, serta tidak mempercayai saudaranya yg termasuk ahli waris bisa dilaporkan kepihak berwajib? Bagaimana cara penyelesaian yg baik, agar pembagian tanah yg diundur-undur oleh beberapa pewaris bisa dibagi secara baik-baik secara hukum pidana maupun secara adat Batak Toba? Papa saya sudah mengingatkan beberapa kali secara baik-baik kepada abangnya agar merobohkan bangunan dari rumah yg dibangun abangnya ditanah tersebut karena sudah melewati batas dari ukuran tanahnya yg telah dibagi secara kekeluargaan meski belum dibagi di notaris, namun tidak dirobohkan, apakah akibatnya jika papa saya merobohkan bangunan rumah abangnya yg melewati batas? Apakah jika salah satu pewaris sengaja memperlama-lama pembagian tanah sementara pewaris lainnya yang keadaan ekonominya kurang mampu meminta secara baik-baik agar tanah dibagi bisa dilaporke pihak berwajib dan apa dampak dari pelaporan tersebut terhadap sebidang tanah yg menjadi warisan? Mohon dijawab agar papa saya bisa mengambil tindakan yang baik secara tepat. Terima kasih.

  • 29 Januari 2018

    Lina Mariyana

    Selamat siang Saya ada rencana memberi rumah baru Akan tetapi rumah tersebut telah dibeli lunas dari developer oleh org lain sebut saja si A dimana antara si A dan developer menggunakan PPJB. Saat ini developer tsb msh menguatkan PPJB dan infonya sdg dlm proses splitzing. Si A bernina menjual rumah tsb ke saya dan pertandingan saya adalah 1. Apakah bank dpt menerima PPJB antara pen jual (si A) kepala saya (pembeli) dimana sblmnya sdh diterbitkan PPJB pertama antara developer dan si A 2. Bila bank bisa menerima hal apa yg hrs dipenulisnya developer krn developer hanya mengetahui bahwa dia menjual unit Tanah dan bangunan kid si A 3. Badai mana kekuatan hukum bagi saya jika tetep melakukan proses jual beli tsb (sbg informasi sejak pejualan unit dr developer ke A thn 2015 msh blm dilakukan PJB dan AJB krn msh dlm pengurusan splitzing sertifikat) Atas jawabannya terima kasih Lina

  • 28 Januari 2018

    upi

    Teman saya ikut sperti usaha investasi ini sebagai si A, kemudian modal teman saya ini dititipkan ke orang yang sebagai pengguna dana untuk usaha sebagai si B, antara si A dan si B membuat sbuah Mou, namun teman saya si A ini dalam mencari modal untuk investasi mengajak temannya anggap si C, kemudian si A ini juga membuat mou dengan si C tanpa melibatkan si B, tapi si A menyampaikan bahwa modal si C ini si A berikan kepada si B, nah kemudian si B menyelewengkan dan menggelapkan dana si A, kemudian ketika usaha ini terasa tdk benar s C menagih ke si A, padahal yg menggelapkan dana si B, lantas secara hukum agar s A ini tdk ikut terlibat ulah si B ini harus melakukan apa ketika nnti melapor ke badan hukum?

  • 3 Januari 2018

    Taufik Azhari

    Assalamualaikum.. Bapak / ibu yg saya hormati, terlebih dahulu saya akan bercerita Ibu A memiliki sebidang tanah, lalu menikah dgn bpk soan. Kemudian mengangkat anak, lalu lahirlah 3 orang anak laki².. Beberapa tahun kemudian ibu A meninggal, sedangkan anak²nya masih usia sekolah ( belum ada yg tamat SD ) Lalu bpk Soan menikah lagi dgn ibu icem dan menghasilkan 2 orang anak perempuan.. Saat anak² laki² dewasa maka di bangunlah rumah plus kios untuk masing² anak laki² di sebidang tanah peninggalan almarhumah ibu A..Dengan menyisakan sebagian tanah ( sekitar 300 mtr ) untuk di jadikan kontrakan oleh bpk Soan. Dan beberapa waktu yg lalu anak² laki² tersebut berencana menjual tanah yg sebagian yg sudah di bangun kontrakan Sebelum transaksi terjadi, bpk soan pun meninggal.. Dan setelah bpk soan meninggal, transaksi pun terjadi tanpa ada musyawarah dgn ibu icem dan anak yg perempuan Jadi transaksi hanya melibatkan anak² laki² saja Sedangkan ibu icem dan anak perempuan tidak mengetahui detail transaksi tersebut, termasuk tidak mengetahui dgn pasti berapa jumlah transaksi tersebut Sedangkan informasi yg terdengar, mereka menjual dgn harga 4,5 JT / mtr Berarti di perkirakan nilai transaksi tersebut adalah 300 X 4,5 JT = 1,35 Milyar Nb : 1. bangunan kontrakan di bangun atas usaha bersama alm bpk soan dan ibu ice 2. Bangunan awal yg di bangun saat alm bpk soan menikah dgn ibu A telah mengalami perubahan total setelah alm bpk soan menikah dgn ibu icem 3. Ibu icem ikut membantu mencari nafkah dgn berjualan Setelah transaksi terjadi maka di bagilah hasil transaksi tersebut, dgn rincian 1. anak perempuan yg besar mendapat 1 rumah, sejumlah uang dan kontrakan 2 pintu ( yg katanya di bagi 2 dgn ibu icem ) 2. Anak perempuan yg terakhir hanya mendapat Rp. 30 JT 3. Ibu icem tdk mendapat uang 4. Anak angkat alm bpk soan dgn almh ibu A bisa membeli tanah lalu membangun rumah dan membeli motor ( yg di curigai kuat, dananya hasil dari transaksi tersebut ) 5. 3 orang anak laki² tidak di ketahui mendapat brp bagian ( karena tidak pernah terbuka soal transaksi ) Yg ingin saya tanyakan : 1. Apakah ibu icem & anak perempuan berhak atas dana hasil transaksi tersebut ? 2. Kalau berhak, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini Demikian pertanyaan saya Untuk kesediaan bpk / ibu membantu, saya ucapkan banyak terima kasih

  • 28 Januari 2018

    sofie

    usia ku 12 ytahun,aku ,amau tanya boleh gak aku jadi artis..aku pengen jd artis cilik,tapi masih sekolah.boleh gak sih anak dinbawah umur itu bekerja.terima kasih

  • 25 Januari 2018

    Sheila ayu

    Saya memrgoki seseorang sedang mencium bokong saya, apakah pelaku bisa dijerat hukum