Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 Oktober 2017

    erik artanto

    selamat siang pak/ibu ahli hukum yang terhormat , saya mau tanya , kemarin tepatnya pukul 20.30 wib di jalan ahmad yani kota malang saya mengalami kejadian lakalantas , sepeda motor yang saya tumpangi beserta istri dan anak saya di tabrak oleh pengendara sepeda motor lain dari belakang , mengakibatkan pengendara lain jatuh dengan sendirinya di lokasi kejadian , meskipun saat kejadian posisi saya sudah rating kanan dan saya sudah mengambil jalur belok tetapi tetap saja saya sebagai yang tersalah karena polisi yang berjaga waktu itu menganggap saya memotong jalur , padahal di jalur tersebut tidak ada marka jalan atau jtand putus- putus penentu jalur kendaraan ,. sya pun berinisiatif meminta damai meskipun didalam hati saya saya merasa benar ,korban sudah saya tawari untuk di rawat dirumah sakit , meskipun saya liha dengan mata kepala saya sendiri beserta istri dan polisi waktu itu korban hanya mengalami luka lecet (memar kecil di bagian kaki , itu pun tidak parah karena kecepatan saaat tabrakan pelan dan korban memakai celana panjang,)dan tidak ada sedikitpun kerusakan pada kendaraan bermotor yang ditumpanginya ,., istri saya pun memberikan uang damai senilai 50.000 rupiah karena memang korban menolak untuk di larikan kerumah sakit karena luka yang dialami hanya memar tampa ada pendarahan sama sekali hanya lebab di kaki ,., saya pun juga tdak pernah berjanji untuk megobati korban karena luka yang dialami hanya sedikit dan korban merasa tidak perlu di bawa kerumah sakit,.saat itu juga ada polisi yang menyaksikan penolakan korban dan kami pun sepakat berdamai dan bersalaman ,tetapi di kemudian hari tepatnya 3 hari kemudian korban meminta pertanggung jawaban saya dan meminta ganti rugi yang tidak masuk akal , yaitu senilai rp 200.000 rupiah untuk luka lebab kecil di kakinya , yang saya ingin tanyakan : 1)apakah itu termasuk dalam pemerasan? 2)apakah saya berwajib memberikan sejumlah uang yang di minta korban sebagai biaya pengobatannya , meskipun saya sendiri tidak melihat metode pengobatannya. 3)apakah saya perlu membuat surat perjanjian meskipun tidak ada kerusakan barang yang dimiliki korban dan hanya mengalami luka ringan saja , 4) apakah saya terancam oleh hukum pidana apabila saya tidak menyanggupi permintaan korban ? terima kasih banyak saya ucapkan , saya harap bisa mendapat jawaban secepatnya jika bapak/ibu berkenan terima kasih

  • 15 September 2017

    Diah Anggraini

    begini awal mulanya Begini awal mulanya mas.. Saya bandar arisan online barang sejak tahun 2013..sebelumnya semua berjalan lancar tanpa hambatan, member setor sesuai ketentuan jatuh tempo setoran..tapi sejak november 2016 semua berubah, ada beberapa member nakal yang sehabis narik arisan barang kabur dan meninggalkan hutang sisa setoran nya..alhasil saya sebagai bandar yang harus menutup hutang mereka. Mulanya untuk menutup sisa setoran mereka masih bisa tercover dari hasil penjualan toko online saya..makin kesini jumlah member nakal pun bertambah dan membuat saya memutar uang yg sudah masuk dari member lain untuk menutup kekurangan tersebut..makin lama bukannya menipis malah makin menumpuk spt gunung, akhirnya saya beranikan diri mengajukan pinjaman tanpa agunan ke 2 fintech (masih berjalan sampai saat ini) dan menggadaikan perhiasan emas yg saya miliki ke pegadaian..lagi2 iu bukan solusi untuk menutup sisa setoran yg mereka tinggalkan..malah membuka lubang baru yg semakin dalam. Akhirnya akhir juli 2017 saya putuskan untuk stop semua kegiatan arisan online dan memutuskan untuk mengembalikan dana member yg sudah masuk dengan cara di cicil..memang cicilan saya berjalan agak lama darinyg saya janjikan sebulan 10 orang saya hanya mampu 6 orang dalam sebulan. Member gusar dan kemudian merencanakan untuk membuat laporan ke polisi..yang ingin saya tanyakan apakah masalah saya ini masuk ke ranah pidana penipuan dan penggelapan ataukah masuk ke ranah perdata hutang dan piutang? FYI tidak ada surat perjanjian apapun mengenai refund saya ke member atau ketika arisan pertama kali di buka semua hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Apa yang harus saya lakukan ketika member membuat laporan ke kepolisian?

  • 17 Oktober 2017

    Rulli

    Untuk narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun di bawah 10 tahun bisa langsung mengurus pb atau mengurus jc terlebih dahulu? Terima kasih

  • 17 Oktober 2017

    yuliyanti

    selamat siang, saya ingin bertanya, saya ada kasus penggelapan perusahaan yg sudah dijadikan perjanjian hutang oleh perusahaan , yg menerangkan bahwa penggelapan telah dijadikan hutang, dan diselesaikan dalam jangka waktu selama 1 tahun dengan diangsur setiap bulannya. tapi pihak perusahaan mengharuskan untuk membayar angsuran yg ditentukan sendiri oleh perusahaan dan tidak ada di surat perjanjian. saya sudah mengangsur cicilan tersebut selama 6 Bulan sesuai yg ditentukan perusahan. pertanyaan saya, jika saya bayar angsuran tidak sesuai yg di tentuka perusahaan apa bisa saya dilaporkan atas penggelapan uang? apa kasus penggelapan yg sudah jadi perjanjian hutang bisa di laporkan tuduhan penggelapan? mohon bantuannya

  • 26 September 2017

    juliana

    mau tanya masalah kewarganegaraan,bagaimana jika anak yg seharusnya mengikuti warganegara ayahnya tp blm pernah d urus sama sekali d kemenkum ham.tp dia pernah memiliki pasport indonesia,dn jika sekarang ingin di urus prosesnya bagaimanay.dan pasport yg lama ßdh mati.bagaimana untk membuat pasport baru atau d perpanjang

  • 25 September 2017

    Yolanda

    Saya mau bertanya, jika ada seseorang yang menggunakan akun palsu mengirimkan pesan tidak sopan dengan pertanyaan yang mengarah pada asusila dan tindakan seperti melakukan penawaran prostitusi menggunakan facebook dapat dijerat hukum ? apakah bisa terlacak?

  • 4 Oktober 2017

    SABRAN

    saya mau bertanya tentang permasalahan orang tuaa saya mengenai kasus jual beli tanah yg sudah bertahun-tahun tidak di bayar .. apakah bisa di pidanakan dengan permasakahan begitu...?

  • 13 Oktober 2017

    ayu

    saya menyewaksn rumah dan skr runah terjual saya sdh memberikan waktu 1,5 bln untul pindah dan mengembalikan uang sewa namiun mpenyewa menolak pindah dan munta 2xlipat apa saya berhak mengeluarkan penyews? karena dia menganvcam memakali jasa lbh

  • 21 September 2017

    Suvrdah

    Saya beli tanah tahun 1947, dengan luasan 1 ha, didalamnya mencakup tanah sawah dan tanah kering yang sekarang untuk tanah kering berdiri bangunan diatasnya atas isin sy krn mereka adalah masih keluarga sy dan 2 tahun kemudian sy pergi merantau ke sumateta dan baru kembali tahun 2016 krn tiba tiba ada anak cucu dari pemilik lama menggugat sy dengan membawa buku rincik yg kebetulan nama dalam pbb/sppt masih nama pemilik lama, kmudian menggugat sy dengan kuh pidana dan tidak mau tempu jalur petdata tapi hingga sekarang polisi tidak bisa menahan sy atas gugatan tetsebut, namun kemudian ia melakukan teror pada kluarga sy yg menempati tanah tersebut, dan bahkan ia pasang papan penjualan dan melakukan pemagaran dan polisi melakukan pembiaran atas kasus tsb. Dengan modal rincik yg ia miliki ia dengan bebas melakukan terror pada kluarga kami yg tinggal diatas tanah tsb. Tapi kami berharap ia menempuh jalur perdata tapi seperinya ia menghindari hal tsb. Apakah kami bisa balik nama spot yg kebetulan masih nama neneknya krn kami bayar pajak sudah 50 tahun lebih dan pasti kami dapat kendala krn mereka sdh bersekongkol dengan pnegak hukum dan aparat oemerintah desa,

  • 25 September 2017

    Nurhikmah

    Assalamua'laikum wr wb. Saya ingin bercerita tentang kasus yg sedang di alami oleh org tua saya, bermula di thn 2015 ayah saya membeli sebidang tanah seluas 400m dari seseorang (pihak penjual) , melalui seorang calo yg background nya tidak mmiliki pengalaman di bidang jual beli tanah . atas kecerobohan dan kepolosan ayah saya dan calo tersebut ternyata sertifikat tanah tersebut sudah tidak berlaku dan bukan atas nama si (pihak penjual 1) melainkan atas nama orang yg telah menjual ke si (pihak penjual 1). Dan tidam di balik nama karna mereka si pp1 dan pp2 memiliki masalah pribadi. Singkat cerita akhirnya mngusahakan utk menghubungi si pihak penjual 2 . untuk bisa balik nama sertifikat tersebut dan alhasil untuk bisa mendapatkan tanda tangan pihak penjual 2 tersebut ayah saya di mintakan uang sbesar Rp.50jt. Dan itu telah di selesaikan demi ingin bisa balik nama sertifikat tersebut. Tapi lagi2 ayah saya melakukan kecerobohannya yg ke 2 kali, jadi singkat cerita waktu si pp2 menandatangani berkas itu disaksikan oleh seorang yg katanya bekerja di notaris. Dan katanya org itu yg akan mengerjakan proses balik nama sertifikat tnh tersebut . tapi sampai hari ini sertifikat itu belum jadi2 juga . padahal ayah saya ingin menjual tanah tersebut karna kami butuh uang . tapi malah di persulit oleh orang tersebut. Disini saya sebagai anak merasa kasihan lihat org tua saya yg sudah sakit2an karena urusan ini karna cuma tanah itulah yg menjadi simpanan org tua saya malah bermasalah. Saya ingin bertanya Apakah saya bisa melaporkan orang tersebut ke polisi? Lalu jika bisa atas pidana apa? Mohon saya mohon dengan sangat bantuan pihak hukum atas masalah orang tua saya ini .