Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 18 September 2015

    widi

    pada bulan mei 2015 saya melakukan akad kredit kepemilikan rumah di salah satu bank swasta. Sekarang saya sudah melakukan angsuran yang keempat, tapi kemudian pihak bank menginfokan bahwa sehubungan dokumen IMB tidak sesuai dengan yg tertera dalam serfitikat maka rumah yang saya beli tersebut tidak bisa diganti nama atas nama saya. padahal sebelum saya melaksanakan akad kredit dan tanda tangan Akta Jual Beli pihak bank sudah meminta IMB dan sertifikat asli dengan alasan akan dicek oleh notaris dan memastikan rumah yang saya beli tersebut tidak tidak ada masalah nantinya. Dan sekarang pihak bank meminta saya untuk menyelesaikan masalah ini dan segera mengurus IMB yang bermasalah tersebut. Pertanyaan saya pertama apakah benar masalah IMB ini menjadi tanggung jawab saya?? dimana dalam perincian adm kpr saya juga sudah membayar nominal tertentu untuk pengecekan berkas dan pengecekansertifikat. yang kedua bagaimana bila sertifikat tersebut memang benar tidak bisa diganti nama saya padahal saya sudah membayar biaya notaris lunas beserta biaya BPHTBnya?? mohon info sejelas-jelasnya terimakasih

  • 24 Oktober 2016

    endik wahyudi

    Temen saya (fauzi dan 5 lainya) menjadi korban tindak pidana penipuan berkedok calo PNS, uang yg sudah di kasihkan sekitar 700 juta. Naa setelah mau di tuntut yang bersangkutan meninggal dunia, akan tetapi istri yg bersangkutan masih hidup dan pernah terlibat langsung dalam pengurusan masalah PNS itu, beberapa teman transfer ke rekening atas nama istrinya itu. Pertanyaan saya apakah kami bisa melaporkan istri tersebut dengan tindak pidana penipuan/turut serta melakukan tindak pidana penipuan? Catatan yang penting perlu juga kami sampaikan, bahwa masing-masing temen saya itu sudah di kasih SK PNS akan tetapi tidak tau kebenaranya. Mohon bantuan penjelasan dan langkah apa yg seharusnya kami tempuh

  • 3 November 2016

    Upik Ismoyo

    Mohon informasi, apakah seorang PNS dapat menjadi seorang Kepala Desa? Karena di daerah kami ada beberapa guru yang hendak mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Terima kasih.

  • 15 Oktober 2016

    boy borgel

    mohon bantuanx atas permohonan proses sertifikat tanah yg selalu di persulit.oleh BPN kab sumba timur.

  • 13 November 2016

    Dinse fatmawati

    Selamat siang. .. suami saya kena pidana narkoba vonis 5thn sunsider 1 bulan.sejak juli 2013.sekarang berda di LP narkotika pamekasan.kapan dia bisa bebas setelah mendapat remisi??

  • 15 November 2016

    Nurbadri

    Bagaimana pengadaan pengacara untuk lembaga KPU, kapan dapat dilaksanakan dan bagaimana sistem pembayarannya apakah dapat dilakukan penunjukan langsung?

  • 17 April 2016

    rahajeng

    Di dalam uu kesehatan no 36/2009 tertulis bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dari hari pertama haid terakhir, sementara di dalam pp kesehatan reproduksi no 61/2014 tertulis bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kalau diperhatikan ketentuan antara pp dan uu tersebut terdapat perbedaan. karena 6 minggu ekuivalen dengan 42 hari. nah saya bingung kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu, lalu apakah perbedaan pengaturan itu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula?

  • 31 Oktober 2015

    roni paslah

    POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 31 Oktober 2015 07.58 Ke: presidenri@go.id Perihal: Trs: Trs: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 24 Oktober 2015 08.48 Ke: kpk@go.id; mabespolri@yahoo.com Perihal: Trs: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA Dari: roni halix Terkirim: Sabtu, 24 Oktober 2015 01.55 Ke: KOMPOLNAS JAKARTA.; Redaksi Transnews; KEJAKSAAN AGUNG RI Perihal: POLDA SUMATERA SELATAN DI YAKINI SUDA MENERIMA UPETI DARI BUPATI KAB BANYUASIN SUM-SEL YAN ANTON PERDIAN,SH. TERKAIT PENANGANAN KASUS KKN PEMBANGUNAN DAN SENITASI PEGADAAN AIR BERSI PDAM DI KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PU CK KAB BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2012-2013. DI SENYALIR DI LAKUKAN NYA MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH  pada Tangal 11 juni 2013 Saat itu Masa Membokkade Jalan Perkantoran dan Jalan lintas Sumatera Sehingga Jalan lintas Sumatera Macet total Sepanjang lebi dari 10 KM, Pada saat itu Warga yang bergabung dalam Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat ( FMBM) dan Masyarakat Banyuasin Bersatu ( MBB) Kapolda Irjen pol Saud Usman Nastion dan Kejari Banyuasin Suwito,SH. berjanji Akan Usut tuntas 2 kasus KKN di Pemda Kab Banyuasin Sum-sel..1, Usut tuntas Kasus KKN DI dinas PU Ciptakarya Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM..2, usut tuntas Kasus KKN di dinas Pertanian dan Perternakan Kab Banyuasin Sum-sel. dengan program Cetak Sawa. MBM: Dinas PUCK Banyuasin Diduga Korupsi Pembangunan Proyek PDAM Tirta Betuah di Talang Kelapa  Print  Email Published on 17 June 2015  Written by redaksi  Hits: 141 INSERT: RONI PASLAH PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) melalui Roni Paslah, menduga Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Banyuasin telah melakukan korupsi pada proyek penyediaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Banyuasin di Kel. Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin pada 2013. Roni Paslah kepada BeritAnda.com Sumsel, Rabu (17/6/2015) mengatakan, berdasarkan investigasi MBM di Kelurahan Kenten, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin tentang pengerjaan pembanguann PDAM Tirta Betuah Kab. Banyuasin yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin dari dana ABPD Banyuasin 2012 dan 2013, pada pelaksanaan dari kegiatan modal air bersih berupa pembangunan persediaan sarana air bersih di Kenten Laut, dugaan kuat Dinas PUCK Banyuasin melakukan tindak pidana korupsi. "Sesuai anggaran APBD 2012 Dinas PUCK dengan Nomor 883 :1. No. Rek. 5.2.3.2.7.1. Belanja modal bangunan air bersih/air air baku Rp17.690.613.000 tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/pedesaan kurang lebih 19 paket, yang penyediaan air bersih (lanjutan) Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa, dikerjakan PT. Perdana Abadi Perkasa (PAP) senilai Rp13.622.000.000. Untuk pengerjaan optimalisasi sarana air bersih IKK Talang Kelapa lokasi Kenten dan Merah Mata oleh PT Dwi Urip (DU) senilai Rp4.997.685.000. Dari semua pengerjaan baik PT PAP maupun PT DU tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan," ungkapnya. Menurut Roni, pada APBD 2013 yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin meliputi, pembangunan jaringan pipa distribusi merah mata Kec. Talang Kelapa Rp1.650.000.000, pembangunan pipa air bersih Kel. Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa Rp3.250.000.000, pembangunan pipa distrubusi air bersih Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Rp3.910.000.000, pembangunan pipa distribusi PDAM Komplek Azhar dan Talang Kelapa Keramat Talang Kelapa Rp3.330.000.000, perbaikan pipa Jalan Pangeran Ayin Simpang Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Rp200.000.000, dan perbaikan pipa PDAM Komplek AZhar, Griya Damai, Santer, Avila dan Bank Sumsel Kec. Talang Kelapa. "Dari jawaban Dinas PUCK Banyuasin terkait soal itu, pihak PUCK mengklaim melalui Drs Syahriani ST MM selaku PPK, menjawab surat kami dengan Nomor 10/06/PKK/IX/2013. Dijelaskan bahwa, pengerjaan PDAM Tirta Betuah tersebut adalah pekerjaan 2010 bukan tahun 2012. Pengerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan maksimal. Adapun pekerjaan yang dilakukan PUCK Banyuasin adalah, pembangunan Intake, IPA, Boster, Gudang, Rumah Jaga, Jaringan Pipa Distribusi, baik di Merah Mata maupun di Kenten Laut, termasuk juga di Talang Keramat. Pekerjaan tersebut sesuai kebutuhan akan sarana dan prasana air bersih, Padahal pekerjaan itu pekerjaan 2012, dengan nilai proyek Rp13 miliar lebih," paparnya. Dari penjelasan Dinas PUCK Banyuasin, lanjut Roni, kami dari MBM menilai tidak sesuai. Sebab dalam surat balasan tersebut hanya dijelaskan bahwa itu pekerjaan 2012, sementara surat konfirmasi yang kami pertanyakan adalah mempersoalkan pembangunan instalasi air bersih PDAM Tirta Betuah di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa di 2013, dengan nilai proyek Rp31.159.6805.000 (sama dengan nilai proyek di 2012) dengan jumlah pelanggan kurang lebih 2.000 pelanggan. "Dugaan adanya unsur KKN, maka MBM meminta kepada pihak Polda Sumsel untuk segera mengusut tuntas indikasi KKN di dalam pelaksanaan pengerjaan proyek PDAM Tirta Betuah Kelurahan Kentan,  Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dianggarkan oleh Dinas PUCK Kab. Banyuasin," jelasnya. Dan kami sudah melaporkan masalah ini ke Polda Sumsel pada 4 Juni 2015 dengan nomor: 011/SKU-HR/WT/BA/06/2015. Laporan tersebut dibuat, mengingat pelaksanaan proyek tersebut diduga melibatkan orang nomor 1 di Banyuasin. "Untuk itu, MBM berharap pihak Polda Sumsel untuk bekerja maksimal dalam menangani kasus ini dan untuk tidak menutupi kasus tersebut bila dugaan itu benar," terang Roni dengan tegas. (Febri) - See more at: http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf? BUKTI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PUCK KAB BANYUASIN SUM-SEL TELAH MELAKUKAN KKN, YA ITU MELALUI DIRUT PDAM TIRTA BETUA, SEBAGAI PENGGUNA BANGUNAN TERSEBUT DARI DINAS PU CIPTA KARYA.  DIRUT PDAM TB IR BAKRIE MENJELAS KAN BAHWA DI TAHUN 2013 PDAM TB, TIDAK MENERIMA ATAU PENYERAHAN ASET DAERA DARI PEMDA KAB BANYUASIN SUM-SEL DALAM HAL INI DINAS PU CIPTA KARYA? KEPADA PIHAK PDAM TB..UNGKAP PENGAKUAN DIRUT PDAM TB IR BAKRIE,SAAT KAMI TEMUI DI RUANG KERJA  http://www.beritanda.com/index.php/nasional/sosial-budaya/7404-direktur-pdam-tb-tidak-ada-pembangunan-di-2013. MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH pada Tangal 11 juni 2013 Saat itu Masa Membokkade Jalan Perkantoran dan Jalan lintas Sumatera Sehingga Jalan lintas Sumatera Macet total Sepanjang lebi dari 10 KM, Pada saat itu Warga yang bergabung dalam Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat ( FMBM) dan Masyarakat Banyuasin Bersatu ( MBB) Kapolda Irjen pol Saud Usman Nastion dan Kejari Banyuasin Suwito,SH. berjanji Akan Usut tuntas 2 kasus KKN di Pemda Kab Banyuasin Sum-sel..1, Usut tuntas Kasus KKN DI dinas PU Ciptakarya Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM..2, usut tuntas Kasus KKN di dinas Pertanian dan Perternakan Kab Banyuasin Sum-sel. dengan program Cetak Sawa..Rialisasi nya di lapangan Kasus KKN CETAK SAWA SUDA 2 ORANG YANG DI TAHAN PPK NYA SAMA KEPALA SKPD NYA sementara KASUS PDAM BELUM SAMA SEKALI KARNA KASUS INI MURNI DI LAKUKAN OLEH BUPATI BANYUASIN YAN ANTON FERDIAN,SH. THUN 2012 PADA SAAT BELIAU MENJADI DPR PROPINSI SUM-SEL. DAN AMIRUDIN INUOD BAPAK NYA BUPATI KAB BANYUASI..LALU 2013 YAN ANTON FERDIAN MENCALON KAN DIRI SEBAGAI BUPATI BANYUASIN KEMUDIAN TERPILIH LALU PADA SAAT PENNGANGARAN APBDP TAHUN 2013 DI ANGGAR KANYA LAGI PEMBANGUNAN PDAM DI TEMPAT YANG SAMA NAMUN POS,POS NYA TERPISAH GUNA UNTUK MENUTUPI YANG TAHUN 2012 DAN UNTUK BAYAR HUTANG PILKADA. YAN ANTON FERDIAN,SH. SEBAGI BUPATI KAB BANYUASIN TERPILI.. SEPERTI NYA TIPIKOR POLDA SUMSEL MEMPER LAMBAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERKAI DUGAAN KKN DI DINAS PU CIPTA KARYA KAB BANYUASIN SUMSEL DENGAN NO LAPOR. : MASARAKAT BANYUASIN MENGGUGAT . NO LAPOR : 011/ SKU-HR / WR/ BA/06/2015..ATAS NAMA : RONI PASLAH. KASUS KKN DI DINAS PU CIPTA KARYA KAB BANYUASIN SUMSEL ,DENGAN PROGRAM KEGIATAN NYA PDAM KECAMATAN TALANG KELAPA KELURAHAN KENTEN LAUD KAB BANYUASIN SUMSEL.Kanit tipikor sup 4 polda sumsel Kompol Wisdon Arizal,SE. NRP 70060471 ..Saya sangat Oktimis Kalau Tipikot Supdiit 4 polda sumsel Menerima Upeti dari Bupati Banyuasin Sum-sel,, tidak ada alasan insetussi Penegak hukum Untuk tidak menindak Lanjuti laporan dan di yakini kebenaran nya dari sumber2 terpercaya..namun Naip nya lgi Oknum Penegak hukum tsb Mala terkesan menakut2 dan mengancam Mau Seplid Balik.? ?

  • 2 Agustus 2016

    Raffi

    Terima kasih atas kesempatan yg diberikan. Perkenankan nama saya Raffi, ingin berkonsultasi tentang problem waris dalam keluarga kami. Data Kami keluarga muslim. Kami 4 bersaudara kandung : 1. Setyo Laki2 > Telah Menikah 2. windy Perempuan > Telah Menikah 3. Dharmawan Laki2 > Belum menikah 4. Raffi Laki2 > Belum menikah Ibu kandung : Alm. Ibu Daniya > Meninggal pada tahun 1990 Ayah kandung : Mursidin > Menikah lagi Kakek (meninggal) Nenek kami masih hidup Saudara dari ibu telah meninggal saat lajang. Selama ini, kakak perempuan dan suaminya tinggal bersama nenek dirumah tersebut, karena lokasi tersebut strategis, kakak perempuan mendirikan usaha bersama suaminya ditempat itu. Sejak Ayah menikah lagi, ayah tinggal bersama istrinya di kota lain. Begitupun kakak & adik saya, setelah tamat sma melanjutkan kuliah ke kota lain. Intinya kakak dan adik kami tinggal dikota lain. Selama Alm.Ibu meninggal,kami yang pada saat itu masih kecil sebagai anak tidak mendapat informasi jelas tentang harta warisan. Orang tua kami pun tidak memberikan ilmu tentang bidang waris. Untuk menanyakan hal tersebut, kami juga cenderung takut jika nanti ada perasaan tidak enak kepada orang tua kami. Pernah pada suatu saat, nenek pernah lisan berkata kepada salah satu kakak laki saya bahwa sertifikat atas nama nenek. (ada bukti audio hp) Dan yang berhak adalah kami berempat, sedangkan ayah tidak. Adapun keberadaan sertifikat tersebut selama ini disimpan oleh nenek. Tiba saatnya pembagian waris. Nenek menghimbau agar membagi warisan istilahnya hibah waris Namun disini nenek bahkan ayah kami, belum mengkaji bagaimana pembagian waris menurut kaidah dan syariat Islam. Secara sepihak nenek memberikan amanah agar kakak perempuan saya "nyusuki" (basa jawa) sejumlah uang (menurut kemampuan kakak perempuan) kepada ahli waris lain, dengan alasan tanah tersebut menurut pesan dari orang tua nenek, tidak boleh dijual kpada org lain. Dan, ketika dibuat surat pernyataan waris, ternyata yang tertulis dlm sertifikat tanah tersebut adalah milik Alm.Ibu. Alm. Ibu meninggalkan warisan sebidang tanah SHM Surat ukur sementara tgl, 15-05-1982. (sertifikat atas nama alm. ibu). Sedangkan Alm.Ibu meninggal pada tahun 1990. Akhirnya terjadi perselisihan. Salah seorang dari ahli waris, belum mau menandatangani beberapa surat (yang diurus secara bersamaan) yaitu : - surat pernyataan waris yang baru diurus beberapa bulan lalu. - dan surat Akta Pembagian Hak Bersama yg dibuat oleh PPATS Camat > SK.Kakanwil BPN...Nomor: .../Kep-.../... - surat kuasa kepada "seseorang" untuk mengajukan Permohonan Pengecekan Sertifikat atas sebidang tanah hak milik yang baru diurus beberapa bulan lalu. Dan pihak kakak perempuan saya secara bersamaan juga sudah menguasakan kepada "Pihak Kedua / orang lain" (yang bukan ahli waris), untuk membantu pengurusan untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak atas sebidang Tanah Hak Milik No. --- yang dalam Surat Pernyataan Waris adalah milik Alm. Ibu, kepada atas nama kakak perempuan saya. Diketahui pada saat pertemuan ataupun pengurusan semua surat tersebut, salah satu kakak saya tidak dapat hadir karena tinggalnya jauh,dan sedang fokus mencari penghasilan. Beberapa alasan yg muncul : 1.Salah satu kakak laki saya, setelah mendapatkan dan mencermati beberapa surat yang diurus dan diterimanya secara bersamaan tersebut merasa dibohongi oleh nenek. Menurut kesaksiannya, dia pernah mendengar bahwa memang nenek pernah bilang kepadanya bahwa sertifikat adalah atas nama nenek. Dan sampai saat ini, sertifikat asli dan surat berharga lainnya pun masih belum ditunjukkan. 2.Salah satu kakak laki, merasa terintimidasi oleh kata2 nenek yang bersifat cenderung mempengaruhi agar menuruti keinginannya. Nenek juga berupaya menyuruh ahli waris yang lain untuk membujuk agar kakak laki tersebut cepat untuk menandatangani surat tersebut. Dan belakangan, ayah pun ikut berupaya membujuknya. 3.Menurut kakak laki saya, pembagian dengan cara tersebut terdapat upaya pemaksaan, dan tidak sesuai dengan landasan agama Islam yaitu Ilmu Faroidh. 4.Kakak saya menemukan bukti kejanggalan setelah mencermati fotokopi surat yang diterima yaitu diantaranya adalah : - Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), yang di surat tertulis dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ( PPATS ) yaitu CAMAT. ** **Menurut kakak saya kejanggalannya adalah dalam fotokopi AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA : a. Pada lembar depan, Nomor Surat tidak tercantum seperti format surat pada umumnya yang dipelajari oleh kakak saya. b. Penulisannya tidak seperti format Akta pada ummnya, yaitu tidak tercantum pernyataan tanggal. ( misal Pada hari ini tanggal __-__-__ , tahun ____ ) hadir dihadapan saya.........dst. c. Pada halaman kedua didalam akta tersebut, tertera propinsi, kota, kecamatan, kelurahan terisi dengan benar. Tapi alamat jalan tidak terisi. d. Dalam lembar berikutnya tidak terdapat bagian mana yang menjadi hak, atau pun nominal angka. Dari kejanggalan tersebut, kakak saya semakin kuat menduga bahwa ada niat persekongkolan misi tertentu terhadap tanah tersebut. Sampai saat ini kakak laki saya enggan menghubungi nenek, ayah atau pun saudara saya yang lain. Selain karena tempat tinggalnya jauh, dia kuatir ada upaya pemaksaan terhadap dirinya. Secara semua ahli waris sudah menandatanganinya. Membuatnya merasa terpojok. Kakak saya sempat menduga semua yang telah tanda tangan hanya terpaksa karena hanya menuruti keinginan nenek. Sedangkan kakak saya tetap berpendapat karena kami adalah umat Islam, maka yang digunakan adalah hukum waris Islam. 5.Menurut kakak laki saya, hal tersebut diatas juga tidak adil karena selama ini bagian haknya juga telah dipakai berbisnis oleh kakak perempuan saya yaitu membuka usaha pribadi. Menurutnya karena tertulis sertifikat hak milik adalah atas nama Alm. Ibu, maka yang berhak menentukan izin usaha tersebut bukanlah nenek tapi semua ahli waris. Sehingga ini diduga oleh kakak saya sebagai penyerobotan dan kecurangan yang dilakukan oleh kakak perempuan saya. Secara kakak perempuan saya tidak pernah izin kepada saudara yang lain. Kakak laki saya merasa ada perbuatan melawan hukum karena ada hak2nya telah dilanggar oleh kakak perempuan yang selama ini membuka usaha dilokasi tanah tersebut sampai sekarang. Penjelasan : Menurut kakak laki saya, sertifikat tersebut setelah diketahui belakangan ini, ternyata yang tertulis dalam surat sudah atas nama Alm. Ibu sejak tahun 1985. Sedangkan tahun meninggalnya Alm. Ibu adalah tahun 1992. Jadi menurut pendapatnya, tanah tersebut seharusnya berlaku tanah milik ahli waris. Dan menurut logikanya yang berhak kepemilikan tanah tersebut bukan hanya nenek, tapi milik semua ahli waris/bersama. Dan sampai saat ini pun usaha tersebut masih dijalankan oleh kakak perempuan saya tanpa merasa bersalah. 6.Kakak laki saya merasa tidak nyaman dan cenderung cemas terhadap fitnah yang akan muncul akibat dari pelimpahan kuasa kepada "seseorang lain" untuk membantu mengajukan Permohonan Peralihan Hak kepadanya. "Seseorang lain" tersebut bukan ahli waris, namun mempunyai status lebih dekat dengan kakak perempuan yang sudah lama membuka usaha ditempat itu, daripada terhadap kakak laki saya. Dari permasalahan diatas saya ingin bapak/ibu berikan bantuan solusi dan saran. 1. Bagaimana menurut Bpk/IBU selaku ahli hukum dalam menafsirkan dan menanganinya? 2. Apakah jika ternyata kejanggalan yang ditemukan oleh kakak saya tersebut diatas ternyata benar, yaitu yang tertera dalam fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang asli tersebut berbeda, berarti itu adalah salah satu tindakan penipuan atau pemalsuan/ penggelapan? Apakah bisa dilakukan penuntutan hukum, jika itu terbukti? Pasal mana saja yang sekiranya bsa menjerat tindakan tersebut? 3. Apakah jika kakak saya (menolak) tidak menandatangani surat (APHB) kakak laki saya tetap mendapatkan hak warisnya? Dengan upaya apa yang bsa ditempuh? 4. Apakah kakak saya berhak tahu sertifikat asli? Secara sertifikat tersebut dari dulu disimpan rapat oleh nenek. Dengan upaya apa untuk mendapatkan sertifikat asli tersebut jika nenek atau ahli waris lain mempersulit / tidak memberikan izin untuk memegang / melihatnya? Pasal mana yang mungkin menjerat tindakan nenek / ahliwaris, jika suatu saat kakak laki saya melakukan penuntutan hukum? 5. Bagaimana upayanya jika nenek tetap tidak mau membagi warisan secara Islam dan kakak laki saya juga ingin pembagian secara Islam. 6. Bagaimana upaya agar warisan bisa terbagi, secara memang kami semua adalah ahli waris dari Alm. ibu. 7. Pasal mana yang sekiranya bsa menjerat : - Tindakan nenek membohongi bahwa selama ini sertifikat adalah atas nama nenek, ternyata tertulis atas nama Alm. Ibu. - Tindakan penyerobotan hak yang dilakukan oleh kakak perempuan saya, yaitu mendirikan usaha pribadi di atas tanah hak ahli waris tanpa seijin ahli waris. 8. Apakah bisa dilakukan upaya pencabutan kuasa yang selama ini telah dikuasakan kepada "orang lain" oleh kakak perempuan saya? 9. Bagaimana cara yang ditempuh agar pembagian warisan bisa terbagi secara damai? Terima Kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan jawaban. Hormat saya, Raffi

  • 15 Oktober 2016

    nov

    pencurian sawit dengan membawa truc