Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 20 Januari 2017

    Angga

    Salam pak, saya mau sedikit bertanya sebelumnya saya ingin bercerita bahwa orang tua saya menjual sebidang tanah dengan cara 3 kali pembayaran 1. DP 2. Pembayaran sekitar 200jt 3. Pelunasan (6 bln sejak ditanda tangani perjanjian) Dp sudah dilakukan dan dalam perjanjian ada bunyi bahwa apabila poin D (pelunasan) tidak dapat dilakukan perjajian ini menjadi batal dan uang tersebut menjadi hak kami sebesar 20%. Yang menjadi permasalahan kami mereka hanya melakukan pembayaran DP dan wanprestasi mereka tetap meminta hak nya 80%.( Bunyi perjajian saya lampirkan) * Pertanyaan saya perjanjian itu berlaku ketika Dp dan pembayaran tahap kedua sudah dilakukan dan ketika pelunasan wanpreatasi, akan tetapi saat Dp masuk pembayaran kedua dia wanprestasi, artinya poin tersebut tidak berlaku lagi kan pak? *Ketika saya ingin menjual kembali tanah tersebut pihak notaris tidak membolehkan saya mengambil sertifikat saya tersebut sebelum diselesaikan dengan pihak pembeli yg sebelumnya, secara hukum apakah ada hak seorang notaris melakukan pak? Mohon penjelasan dan bimbingan nya pak, Sebelumnya terimakasih

  • 24 Januari 2017

    evi alam

    MAU KONSULTASI MOHON PENCERAHANNYA. Keponakan saya bernama A (laki laki) sudah menikah resmi dengan B.. sekarang A sedang melaporkan B, karena B sudah menikah lagi dengan selingkuhannya (nikah siri) dan sekarang sedang di proses oleh polres.. B di kenakan pasal 284 perzinahan. Lalu B membela diri dengan meperlihatkan selembar kertas ikrar talak di bawah tangan bermaterai kepada penyidik yang menangani kasus keponakan saya ini. Keponakan saya A tidak pernah menandatangani di surat ikrar talak itu dan tidak mengetahui saat membuat surat ikrar talak di bawah tangan bermaterai itu. Akhirnya ketahuan yang memalsukan tanda tangan keponakan saya adalah si C teman dekatnya si B. si C sudah mengakui perbuatannya. Apakah si C yang memalsukan tanda tangan keponakan saya di surat ikrar talak di bawah tangan bermaterai yang bukan sah dikeluarkan oleh PENGADILAN AGAMA bisa di kenakan pidana? Terima kasih

  • 13 Januari 2017

    risa

    suami saya sebut saja si A bekerja dalam jual beli timah. suatu hari dia ambil dp utk beli timah sebesar 130jt. timah yg disetor 156kg. dan dihitung masih terutang 110 juta. tetapi ad itikad baik dari kami utk mengembalikan uang tsb dan sdh kami bayar 2 kali pertma 53jt dan 25jt. sisanya dia mnta dalam wktu 1bln kami sdh menyatakan berat untuk kami melunasi dlm wktu sebulan sedangkan dlm membayar hutang kepada si B pun kmi meminjam sama org lain juga. si B terus memaksa kami utk ke polsek dan tandatangan perjanjian. bagaimana yang harus kami lakukan? jujur kami sdh tidak ad uang lagi utk membayar si B . kami menyanggupi dgn byar semampu kami dan itupun sdh kami beritahukan kepada si B.. tapi si B masih trs memaksa. kira-kira apa yg harus kami lakukan?

  • 31 Desember 2016

    Roni Paslah

    Pesan Singkat Buat Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Banyak nya Keganjilan dalam penegaan Hukum mengenai Kasus KKN Pembangunan PDAM Tirta Betua Banyuasin. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Yang Sangat Saya Hormati dan Kagumi Mengenai Kasus KKN Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya PUCK Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM Tirta Betuah Tahun anggaran 2013-2014, pada Tgal 09 - 12 - 2013 Dengan No Lapor ; 001/AN - M /BA/11/2013 Renopasi Intek Pembangunan Ruma Pompa Transfer . di Kecamatan Rantau Bayur Senilai Rp : 2.365.000.000,00 realisasi nya hanya ,Pengecatan ruma pompa dan mengganti pipah sebanyak ± 20 Batang itu pun memakai Pipah Bekas x PDAM itu sendiri. Mohon di tindak Aktor aktor KKN tersebut ( Bupati dan Kontraktor,Bayar hutang pilkada ) Seharus nya Di jadi kan Tersangka Setela Bupati Banyuasin Kontraktor yang Merupakan Mitra,bersama sama,Bupati Yan Anton Ferdian Melakukan Korupsi Proyek Pembangunan PDAM TB Akantetapi Kejari Banyuasin Jadi kan Tersangka Mantan Dirut PDAM TB IR.Bakrie,MT . Dari mana Bisa Tentukan Mantan Dirut PDAM TB sebagai tersangka Tampa Kontraktor nya Terlebi dahuluh.. Pada saat Bapak Suwito,SH. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin kemaran Kasus tersebut suda Pinal Pak Kejari. .Roni Paslah. http://koransn.com/mantan-dirut-pdam-tirta-betuah-jadi-tersangka-dugaan-korupsi/ http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf http://www.beritanda.com/index.php/nasional/sosial-budaya/7404-direktur-pdam-tb-tidak-ada-pembangunan-di-2013. https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/07/24/kasus-kkn-pembangunan-pdam-di-kenten-laut-kec-talang-kelapa-semakin-mengelembung-besar-pasal-nya-penambahan-anggaran-di-tahun-2014-namun-pihak-penegak-hukum-santai2-saja-seakan-akan-tidak-ada-ma/ https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/11/08/dua-kontraktor-ternama-di-kabupaten-banyuasin-haji-hamid-dan-hasan-tedja-diperiksa-di-kpk/

  • 4 Januari 2017

    Wahyu

    Maling pernah kepergok beberapa kali, tapi kabur dan belum ada barang yang hilang. Minta pengamanan polisi apakah bayar?

  • 29 Desember 2016

    Rista Aslin Nuha

    Salam. Perkenalkan nama saya Rista Aslin Nuha (laki-laki). Saya kebetulan masih kuliah semester 6 di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Ada sebuah kasus mengenai Akta Kelahiran. Kebetulan kasus ini terjadi di keluarga saudara kandung saya yang sudah menikah dan memiliki anak 3. Kasusnya yaitu setelah Akta Kelahiran anaknya yang ke 2 sudah diterima dan dilihat ternyata ada yang keliru di dalam penamaan nama. Kelirunya itu di nama kurang satu huruf saja. Padahal dari keluarga saudara saya masih ingat betul bahwa nama yang diserahkan ke aparat desa itu sudah benar dan tidak ada kekeliruan sedikitpun. Dari saudara saya menduga ada kelalaian baik dari aparat desa maupun pejabat publik terkait. Bagaimana proses mengurus perbaikan Akta Kelahiran karena adanya kekeliruan dalam nama? Dan apabila sampai ke persidangan, apakah bisa meminta bantuan hukum secara cuma-cuma dikarenanan dari keluarga kurang mampu? Mohon bantuan jawabannya dan terima kasih banyak. Salam.

  • 22 November 2016

    Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.

    Istilah "Mafia Peradilan" bukan hal yang asing bagi masyarakat, Penanya telah berusaha menyelesaikan secara hukum praktek "Mafia Peradilan" di PTUN, dengan menguji keputusan ilegal yang diterbitkannya, namun PTUN tidak menerima permohonan pemeriksaan sengketa keputusan ilegal. Mohon sosialisasi atas hal sebagai berikut : 1. Apakah pada Orga Yudikatif, tidak terdapat fungsi eksekutif. 2. Apakah fungsi Pemerintahaan (melaksanakan UU) pada Organ Yudikatif, kebal hukum. 3. Bagaimanakah masyarakat dapat menyelesaikan sengketa keputusan ilegal Ketua Pengadilan, mengingat Pengawas Melekat dan Pengawasan Fungsional beranggapan bahwa Ketua Pengadilan mempunyai kekuasaan yang absolut. Demikian agar maklum, apabila pertanyaan kurang jelas, Penanya bersedia menjelaskan dan melengkapi dengan bukti-bukti.

  • 27 Desember 2016

    Dedet Novitasari

    Kepada YTH, Badan Pembinaan Hukum Ditempat Mohon maaf sebelumnya apabila saya salah dalam memilih jenis kasus, saya ingin menayakan, saya adalah seorang pekerja outsourcing yang dikontrak oleh sebuah perusahaan selama september 2015 s/d September 2016 namun ketika kontrak saya sudah habis saya masih bekerja di perusahaan tersebut namun tidak terikat kontrak apaun, setelah 3 bulan saya bekerja tanpa ada kontrak apapun saya mengajukan resign dan mereka menyetujui, namun saya harus membuat surat resign yang ditujukan kepada perusahaan outsourcing saya, apakah dari surat resign tersebut mereka bisa menindak hukum saya, karena saya resign hanya 1 week notice bukan 1 month notice, mohon bantuannya, agar saya tidak salah langkah. Terimakasih

  • 28 Oktober 2016

    sintia

    bolehkan saya meminta softcopy peraturan menteri hukum dan ham no 15 tahun 2015 yang telah dicabut? saya telah mencari diinternet namun tidak menemukan sama sekali, terimakasih.

  • 23 Desember 2016

    yul drieyansyah

    jika perempuan yang melakuka kdrt apakah bisa di hukum juga