Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 20 Maret 2016

    Mahar Ansar

    bagaimana dasar hukumnya jika seseorang dikategorikan dalam pasal 167 ayat 1 penyerobotan, sedangkan orang tersebut memiliki buku rincik sebagai bukti kepemilikan dari orang tuanya, sedangkan tanah yang di patok papan bicara memiliki sertifikat . pada rincik tersebut terdapat kurang lebih 3000 meter persegi, , lalu tanah yang memiliki sertifikat hanya 800 meter persegi, padahal tanah yang 800 m2 tersebut masih satu kesatuan dengan yang 3000 m2, lalu orang yang memiliki rincik tersebut dihukum selama 2 bulan, lalu apakah pasal 167 ayat 1 tersebut bersifat alternatif atau komulatif?

  • 21 Agustus 2016

    meilany dwi prihastuty

    saya bercerai dgn mantan suami saya kurang lebih sudah 7 tahun . dan sudah 7 tahun itu tidak dinafkahi oleh bapak kandungnya yg notabene seorang PNS. saya berpisah dgn mantan suami karna KDRT. dia juga selingkuh dan menghamili seorang perempuan dan dia juga pemakai narkoba. itulah alasan saya berpisah. yg saya ingin tanyakan bgmn cara meminta nafkah anak melalui instansinya. karna yg bersangkutan tidak mau bertanggung jawab atas bantuan solusinya saya ucapkan banyak terima kasih

  • 23 November 2015

    rastiman

    sertifikat atas tanah kami yang dibalik nama berdasarkan akta hibah dimana akta hibah tersebut kami duga bermasalah karena terbit setelah penghibah(pemilik tanah) meninggal...yang ingin kami tanyakan 1. Prosedur apa yg harus kami.lakukan agar sertifikat tersebut kembali ke ahli waris yaitu ibu kami. 2. jika ingin menggugat akta hibah tersebut supaya dibatalkan ke pengadilan perdata atau ke ptun

  • 26 Mei 2016

    Lukas

    Selama malam Saya ingin bertanya tentang suatu kasus Orang A kenal dengan orang B Lalu B memberikan secara ikhlas suatu alat transaksi seperti voucher resmi yang dapat digunakan di banyak toko ( voucher dengan scan ) Lalu A mengunakan voucher tersebut dan setelah itu pihak toko dengan secara resmi menerima voucher tersebut sebagai alat transaksi resmi yang mereka juga terima Dalam 3 - 4 bulan B terus memberika A voucher tersebut sebagai pemberian yang menurut A adalah kebaikan dari B Lalu A terus mengunakan voucher tersebut karena pihak toko tersebut secara resmi menerima metode tersebut dan mengira bahwa voucher tersebut asli Lalu A di tangkap polisi secara tiba" Karena voucher yang di pakai merupakan voucher palsu pemberian dari B Pihak A dan B sudah tertangkap Lalu apa yang akan terjadi pada A ?

  • 25 Juni 2015

    Yulizar

    apakah risikonya apabila pemakai tidak direhabilitasi

  • 18 Maret 2016

    Kadek Agustan Dwi Pradita

    apa saja syarat syarat pendirian Lembaga Bantuan Hukum dan dijelaskan di regulasi pemerintah nomer berapa, tahun berapa, dan dipasal berapa. mohon dibantu Terimakasih

  • 19 September 2016

    anita cipto

    Saat ini saya status telah menikah dengan suami berkewarganegaraan Singapura. saya iingin menanyakan nanti status anak saya yang lahir dr perkawinan ini bagaimana. saya tinggal di berpindah dr satu negara ke negara kain karena harus mendampingi suami saya yang bekerja di agen periklanan. pernikahan saya dilaksanakan di Indonesia. saya juga mau bertanya tentang status penrikahan saya menurut hukum Singapura, apakah saya perlu mendaftarkan pernikahan saya seusai dengan hukum Singapura. terima kasih

  • 23 September 2016

    Taronggal

    Mohon informasinya, tetangga saya seumur hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki rumah. Ybs saat ini berusia 60 tahun dan telah pensiun sebagai PNS. Karena tidak memiliki anak, ybs menghibahkan tanah dan rumahnya bagi salah satu tetangga saya yang selama ini baik kepada beliau sekaligus sebagai seorang RW yang rajin membantu dalam proses pemakaman apabila ada tetangga yang meninggal. Namun keponakan dari Ibu yang menghibahkan tersebut tidak terima dan hendak meminta tanah tersebut. Bagaimana solusinya? Terima kasih

  • 14 Juli 2015

    Novita Dwi Handayani

    saya mau tanya, bagaimana cara melakukan permohonan bantuan hukum ?

  • 5 Mei 2016

    Arif Syarifudin

    jika saya kontrak kerja selama 1 th, kemudian diperpanjang 1th lagi, kemudian diperpanjang lagi selama 1th lagi. apakah itu dibenarkan? lalu dikatakan dlm uu bahwa jika pkwt dilanggar ada konsekuensi demi hukum berubah jd pkwtt, yg jadi masalah bagaimana implemetasi maksud "demi hukum", apakah harus melalui penetapan pengadilana atau bagaimana agar ada kepastian hukumnya bagi pekerja. thx