Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Januari 2018

    akram

    1.dapatkah org asing mendapatkan hak pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat? 2.jika dapat siapa yg mempunyai kewajiban unt mengawasi yg bersangkutan?kejaksaan kah atau imigrasi? tks

  • 25 Januari 2018

    rizky

    kejadian uda hampir 10 tahun lalu,org tua saya meminjamkan uangnya kepada temannya sekitar 85 juta,dan sampe skrg uangnya tidak dikembalikan dan jadi ribut antar org tua saya,saya cari tau ke orangnya yg minjam uang katanya uang ini untuk usaha tp gak berjalan lancar usaha dan rugi dan tidak dikembalikan dgn kt lain di jadikan modal usaha dan uangnya ga balik di satu sisi dr org tua saya ktnya dia minjam uang dulunya dgn janji sebulan bukan untuk usaha,dan yg meminjam ini ngasih jaminan buku hitam mobilnya,apakah org yg minjam bisa dituntut????

  • 2 Februari 2018

    lukmanul hakim

    bagaimana implikasi hukum terhadap BPN yang terlambat proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ?

  • 24 Januari 2018

    Khairul

    saya pekerja sebuah pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 banyak debitur saya memindahkan unit ke orang lain atau atas nama.tapi kantor mau proses hukumnya team legal nya sedikit lama karena legal kami hanya ada dipusat,pertanyaan saya kalo saya mengajukan atas nama perusahaan memproses nya secara hukum,kira2 bagaimana,mohon petunjuknya.

  • 24 Januari 2018

    m arif rakib

    saya mau bertAnya bagaimana batas penarikan laporan penganiyayaan agar agar kasus ini tidak diproses kelanjutan kasusnya. terimaksih

  • 31 Januari 2018

    Sam

    Bila seseorang menyuruh/mengintruksikan beberapa orang penebang untuk menebang pohon milik orang lain tanpa sepengetahuan sipemilik pohon tsb, kalau mau diproses secara hukum, pasal berapakah yang dikenakan kepada Si Penyuruh dan si Penebang Pohon ? Terima Kasih

  • 23 Januari 2018

    Deka

    Mohon maaf.. saya bingung mau memasukkan kedalam jenis kasus apa terkait permasalahan yang coba ingin sya gali.. Jadi sekarang ini ada SK Bupati yang menghentikan jabatan seorang kepala sekolah yang karena nilai prestasi kinerja kepala sekolah tersebut tidak masuk dalam kategori Amat Baik.. bahkan nilai baik pun, tidak dipertimbangkan.. lalu keluar lah SK Bupati tersebut yang menghentikan jabatan sebagai kepala sekolah dan mengembalikan seorang kepala sekolah menjadi guru lagi.. dalam pelaksanaan nya, orang yang karena kebijakan itu membuat nya frustrasi.. mungkin kalau diberhentikan karena memang kinerja buruk, jelek, cukup.. bisa menerima.. kalau seperti itu.. kira-kira bagaimana sisi pandangan hukum nya? terimakasih

  • 23 Januari 2018

    MNN

    Keluarga papa saya terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki, namun 1 perempuan telah meninggal dunia. Pada masa hidup, kakek/nenek saya tidak sempat membuat pembagian tanah warisan, dan saat nenek saya meninggal dunia, surat tanah dipegang oleh adik papa saya. Sampai sekarang pembagian tanah warisan tidak dilakukan. Sudah dilakukan pengukuran luas tanah dan pembagian tanah dihadapan kepala lingkungan, namun pemecahan surat tanah untuk 6 pewaris tidak dilakukan secara hukum karena surat tanah ditahan oleh adik papa saya. Papa saya sudah menyarankan untuk memecah surat tanah agar papa saya mendapatkan haknya, namun adik papa saya tidak melakukan pemecahan surat tanah di notaris. Bagaimana penyelesaian pembagian tanah warisan baik secara adat batak dan secara hukum apabila surat tanah ditahan oleh salah satu pewaris? Terima kasih.

  • 4 Februari 2018

    MNN

    Salam sejahtera. Opung saya punya 7 anak dan bapak saya adalah anak ke 5. Namun adik perempuan bapak saya telah meninggal, dan papa saya menjadi anak ke 5 dari 6 bersaudara. Semasa hidup sampai meninggal dunia, opung saya tidak membagi warisan yang berupa sebidang tanah kepada anaknya. Semasa hidup opung saya, anak laki-laki yg paling besar yaitu abang papa saya (pak tua saya) pernah dilaporkan kepada pihak berwajib oleh opung saya terkait pengrusakan rumah opung saya karna belum membagi warisan. Ketika opung saya meninggal, adik papa saya mengambil surat tanah. Papa saya tidak tahu apakah opung saya memberikan surat kuasa kepada adiknya untuk memegang surat tanah atau tidak. Sampai saat ini surat tanah itu dipegang oleh adik papa saya. Karena keadaan ekonomi yg mendesak, papa saya menyarankan kepada saudara kandungnya untuk membagi dan memecah surat tanah atau menjual tanah tersebut dan hasil jual tanah dibagi secara adil menurut hukum yang berlaku atau secara adat Batak Toba. Namun abang papa saya tidak ingin tanah tersebut dijual dan dia membangun rumah di tanah tersebut tanpa memberitahu papa saya. Ekonomi keluarga papa saya /keluarga kami yg biasa saja, maka papa menyarankan kembali secara baik-baik agar pembagian tanah dilakukan sehingga setiap pewaris/ anak opung saya mendapat bagian masing-masing. Sudah dilakukan diskusi beberapa kali dan akhirnya saudara kandung papa saya setuju untuk melakukan pengukuran tanah dan pengukuran tanah dilakukan oleh kepala lingkungan begitu juga pembagian tanah sudah dilakukan didepan saudara kandung papa saya. Pembagian tanah ditulis di selembar kertas dan di kertas tersebut ditempel materai 6000 dan ditandatangani oleh papa, saudara kandung papa, dan beberapa saksi. Ketepatan anak dari kk papa saya bekerja di salah satu kantor pengacara di Medan, jadi kk papa saya menyarankan agar anaknya yang mengurus pemecahan surat tanah di notaris, dan semua keluarga setuju. Namun sampai detik ini, tidak ada kabar apakah anak kk papa saya sudah melakukan pemecahan surat tanah di notaris atau belum. Dan surat tanah yg asli masih dipegang oleh adik papa saya dan adik papa saya ini tidak mau menyerahkan surat tanah kepada papa atau saudaranya yg lain. Papa saya pernah menyarankan biar papa saya yg mengurus ke notaris namun tidak digubris. Yang ingin saya tanyakan, jika salah satu pewaris memegang surat tanah asli dan tidak melakukan pemecahan surat tanah, serta tidak mempercayai saudaranya yg termasuk ahli waris bisa dilaporkan kepihak berwajib? Bagaimana cara penyelesaian yg baik, agar pembagian tanah yg diundur-undur oleh beberapa pewaris bisa dibagi secara baik-baik secara hukum pidana maupun secara adat Batak Toba? Papa saya sudah mengingatkan beberapa kali secara baik-baik kepada abangnya agar merobohkan bangunan dari rumah yg dibangun abangnya ditanah tersebut karena sudah melewati batas dari ukuran tanahnya yg telah dibagi secara kekeluargaan meski belum dibagi di notaris, namun tidak dirobohkan, apakah akibatnya jika papa saya merobohkan bangunan rumah abangnya yg melewati batas? Apakah jika salah satu pewaris sengaja memperlama-lama pembagian tanah sementara pewaris lainnya yang keadaan ekonominya kurang mampu meminta secara baik-baik agar tanah dibagi bisa dilaporke pihak berwajib dan apa dampak dari pelaporan tersebut terhadap sebidang tanah yg menjadi warisan? Mohon dijawab agar papa saya bisa mengambil tindakan yang baik secara tepat. Terima kasih.

  • 29 Januari 2018

    Lina Mariyana

    Selamat siang Saya ada rencana memberi rumah baru Akan tetapi rumah tersebut telah dibeli lunas dari developer oleh org lain sebut saja si A dimana antara si A dan developer menggunakan PPJB. Saat ini developer tsb msh menguatkan PPJB dan infonya sdg dlm proses splitzing. Si A bernina menjual rumah tsb ke saya dan pertandingan saya adalah 1. Apakah bank dpt menerima PPJB antara pen jual (si A) kepala saya (pembeli) dimana sblmnya sdh diterbitkan PPJB pertama antara developer dan si A 2. Bila bank bisa menerima hal apa yg hrs dipenulisnya developer krn developer hanya mengetahui bahwa dia menjual unit Tanah dan bangunan kid si A 3. Badai mana kekuatan hukum bagi saya jika tetep melakukan proses jual beli tsb (sbg informasi sejak pejualan unit dr developer ke A thn 2015 msh blm dilakukan PJB dan AJB krn msh dlm pengurusan splitzing sertifikat) Atas jawabannya terima kasih Lina