Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 1 Maret 2018

    supriyadi romadhon

    mau tanya tentang penafsiran pasal 7 pada permenaker no. 15 th. 2005 tentang waktu istirahat dan kerjavdi s3ktor pertambangan umum apakah bekerjabei hari liburbresmi tidak di bayar?

  • 26 Februari 2018

    Eric Cristian

    Aslmkm wr. Wb. Saya mau nanya,, ayah mantu membeli tanah tanpa ada kwitansi,, yang ada hanya akta jual beli dr orang pertama ke orang ke dua,, ayah saya orang ke tiga. Ayah sy sudah meninggal dan yang jual juga sudah meninggal,, Bagaimana cara buat kwitansi baru dan ajb baru supaya bisa di buat sertifikat atas nama saya.

  • 27 Februari 2018

    rizki ishak

    slamat malam, saya dan keluarga sedang mengalami musibah, saya disuruh tante dari saya untuk menyewa yunit mobil untuk pasien alm kakek istri saya saya dulu, setelah saya mencari kerental langganan saya ternyata mobil smua kluar, saya tidak jadi menyewakan, namun tiba" tante dari istri saya memanggil saya untuk mengambil mobil di tetangga temen tante saya budarti, sebelumnya saya sudah bilang kalo saya tidak bisa kalo disuru jadi sopir karna saya wkt itu lagi ada acara ke malang, dan saya pun disuruh ambil yunitnya ajah katanya tante si pasien yg nyupir sendiri, yasudah saya sama budarti pergi ke rumah yg punya mobil dan budarti bilang kalo mau sewa mobil, sayapun jg tidak seberapa mendengarkan percakapanya lalu uang saya kasikan ke pemilik mobil, saya bawa mobilnya, sampai di depan gang saya bertanya, ini mobil mau ditaruh mana,lantas tante istri saya bilang ditunggu di pombensin dekat rumah saya, disana ada tante saya dan budarti, lalu kunci saya kasikan di pasien kakek istri saya dulu, saya sendiri jg tidak ada rasa curiga sama sekali, lalu setelah saya berikan saya pulang minta jemput istri saya, dan keesokan harinya saya ke malang, istri saya pun telfon sambil nangis, bahwa mobilnya hilang dibawa kabur, yg saya pertakan, apa saya salah di kejadian ini?

  • 9 Februari 2018

    romadhani

    stempel BPD di tahan pemerintah desa sekitar 5 bulan

  • 24 Januari 2018

    niken

    bagaimana cara membuktikan kebenaran pada saat persidangan bahwa kita bukan orang yang melakukan penggelapan?

  • 12 Februari 2018

    Ferdinand

    Halo BPHN, Seorang Terdakwa Kasus Tipikor didakwa dengan tuntutan penjara selama 4 tahun, subsider 6 bulan dan denda 6 bulan.putusan tersebut keluar sebelum terbit pp 99 tahun 2012, namun baru dieksekusi ke tahanan pada Maret 2015. selama tahun 2016 mendapatkan remisi khusus dan remisi umum begitu pula dengan 2017. namun pada tahun 2017, petugas lapas baru menyadari bahwa masa 2/3 tahanan sudah lewat sehingga mereka mengajukan pembebasan bersyarat. menurut perhitungan masa 2/3 terhitung Mei 2017, namun karena usulan ke Kanwil dan kemudian dari Kanwil ke Dirjenpas terlambat baru dilakukan November 2017, sehingga SK PB yang diterima dari ,masa 2/3 nya terhitung November 2017. pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani hukuman subsider dan denda. dengan keterlambatan PB ini, mengakibatkan hak 2/3 menjadi semakin mundur. sedangkan ini diakibatkan bukan oleh kesalahan terpidana, melainkan kesalahan lapas. apakah memang tidak bisa dihitung sesuai dengan aturan sebenarnya?berlaku tanggal mundur?kenapa tidak Mei 2017?saya tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari pihak lapas

  • 8 Februari 2018

    willy martines sayoga

    1. apakah alasan pembuat peraturan perundang-undangan melarang pendistribusian gula rafinasi untuk konaumen akhir? 2. apakah gula rafinasi mempunyai dampak bagi kesehatan?

  • 13 Februari 2018

    Saepulloh

    Pada Tahun 1997 Tuan AHMAD membeli Tanah Hak Milik Adat dari Tuan SYUKUR dengan AJB dihadapan PPAT Camat, pada tahun 2015 Tuan AHMAD akan membuat Akta Hibah kepada Yayasan akan tetapi setelah datang Kekelurahan menurut data dikelurahan tanah tersebut tidak ada dasar peralihan sebelumnya dari antara Tuan SYUKUR dan Penjual sehingga berakibat Kepada Tuan AHMAD selaku pemilik yang terakhir. bagaimana solusi dan pendapat hukumnya.. Terimakasih

  • 27 Desember 2017

    Muh. Arfan

    Kronologis : terjadi tabrakan sepeda motor, anak umur 15 tahun pulang sekolah balapan dan akhirnya menabrak ibu-ibu yg sedang membawa anaknya naik motor. Ibu itu meninggal, anaknya butuh perawatan. Sedangkan pelaku juga luka butuh perawatan. Pertanyaan : 1. Bgmn proses hukum terhadap pelaku tabrakan tersebut, soalnya pelaku masih dibawah umur dan juga luka?? 2. Apakah pelaku/keluarga pelaku wajib memberi ganti rugi yang menyebabkan seorang anak (umur 9 thn) jadi yatim krn kehilangan ibunya?? Klo iya.. bgmn proses penggantian rugi tersebut?? (Biaya Rumah sakit+operasi 36 juta. Biaya penguburan 12 juta. Biaya rawat jalan anak korban smentara baru 3 juta tapi msh terus bertambah karena harus terapi) 3. Kpn pelaku bisa mendapatkan hukumannya karena pelaku juga masih rawat jalan?? 4. Saksi mata mengatakan ibu itu berjalan pelan naik motor untuk belok masuk kerumahnya, tapi tiba-tiba ada anak sekolah balap-balapan dan menabrak sepeda motor ibu itu. Ibu dan anaknya terlepar dan dilarikan ke Rmh sakit begitu pula dgn anak sekolah(pelaku) itu. 4 hari setelah pasca operasi ibu tersebut meninggal, anaknya ada keretakan ditengkorak kepalanya, sehingga perlu terapi (rawat jalan). Sedangkan pelaku (anak sekolah) itu juga menjalani rawat jalan.

  • 9 Oktober 2017

    Budi hartono

    Terima kasih sebelumnya sudah di beri kesempatan,nama saya budi hartono ingin berkonsultasi mengenai rumah peninggalan ayah yang saya tempati sampai saat ini. Singkat cerita tgl 09-02-2003 ayah meninggal dunia waktu itu saya masih umur 16 th duduk dikelas 2 smu. Ayah punya 4 orang istri tp yang pertama sama ketiga sudah cerai, dari semua istri ayah punya anak kecuali istri kedua ayah. 1.istri pertama ( cerai/punya 2 orang anak laki laki dan perempuan ) 2.istri kedua ( tidak punya anak ) 3.istri ketiga ( cerai/punya anak 1 perempuan ) 4.istri keempat ( punya 2 orang anak perempuan dan laki laki). Setelah ayah dimakamkan datanglah anak pertama dari istri yang sudah cerai mengambil surat surat berharga termasuk sertifikat dari lemari ayah. Setelah 10 th kemudian setelah istri kedua meninggal muncul surat kuasa dari istri kedua yang isinya kalau ayah meninggal semua harta benda dikuasakan ke anak pertama,tapi dalam surat kuasa itu dibuat tertanggal satu bulan sebelum ayah meninggal, dan dalam surat kuasa itu ayah tidak ada tanda tangan,hanya istri kedua yang tanda tangan dan ada dua orang saksi. Di sini ditemukan kejanggalan karna sang anak sampai membuat KK yang tertulis dari anak istri kedua. Di dalam akta kelahiran akta anak pertama dan kedua dari istri pertama yang sudah cerai hanya tercantum sebagai anak ibu. Sedangkan anak dari istri ketiga yang sudah cerai akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu istri kedua. Sedangkan dari istri keempat akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu. Berdasarkan surat kuasa itu anak pertama datang ke notaris ingin merubah nama sertifikat ayah menjadi nama anak pertama, sedangkan dari saudara lain nya menolak diterbikan sertifikat yang baru karna merasa dari satu ayah dan punya hak waris dan punya bukti bukti akta kelahiran dan surat nikah ayah dari ibu istri keempat.sampai saat ini pihak BPN tidak berani menerbitkan sertifikat baru sebelum masalah sengketa ini terselesaikan. Sudah mencapai upaya musyawarah antara anak pertama dan semua keluarga tapi tidak menemukan titik terang.anak pertama bersikeras bahwa dia ahli waris yang tunggal. Mohon bantuan dan pencerahan nya agar masalah sengketa dapat diatasi. Terimakasih.