Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 22 Oktober 2015

    Rahmandhika Kuffal

    Bpk/Ibu Yth, dalam sebuah kasus korupsi di tahun 2013, diketahui adanya dana yang dianggarkan untuk reboisasi namun digunakan Terdakwa selaku kepala dinas untuk kepentingan pribadi. Dana yang diambil Terdakwa tersebut sebagiannya digunakan untuk renovasi Kantor Dinas dimana tempat Terdakwa bekerja. Dapatkah renovasi tersebut membuktikan unsur "memperkaya suatu korporasi". Mohon bantuannya ditinjau dari hukum pidana, hukum administrasi negara, dan Pemerintahan Daerah. Terima Kasih

  • 29 Agustus 2016

    Soaloon Matondang

    Saya diangkat menjadi Ketua Yayasan Pendidikan BINA KUSUMA, dan sebelumnya sbg Pengawas. Kegiatan Yayasan menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA. sejak Mei 2010 sampai Mei 2015 sesuai akta notaris. Namun, tanpa pemberitahuan kpd saya dan tanpa alasan, saya diganti oleh Pembina pd thn 2013.. Selama duduk sbg pengawas dan ketua saya tdk digaji, kecuali hny uang tranport sebesar Rp. 500. 000,- yg diberikan langsung Ketua Pembina, dan sifatnya hanya sesekali, tdk rutin. Apakah keputusan Pembina Yayasan dibenarkan ? Langkah apa yg saya tempuh kalau keputusan pembina melanggar UU ?

  • 29 Oktober 2016

    Didi faranto

    Ayah saya menghibahkan sebidang tanah dan bangunan pada saya dan adik saya,dati informasi yg saya dpat hrus di pecah dan dibuatkan akte hibah,luas tanah 200m2,sppt lunas,nilai njop Rp.443600000 ,pertanyaan saya bagaimana cara pengurusannya,biaya dan biaya yg harus saya keluarkan,trimaksih

  • 6 Oktober 2016

    Adi

    Saat ini saya sedang menjalani sidang kasus narkoba jenis shabu.dengan BB sabu seberat 0,028gram yg mana itu hanya plastik bekas bungkus dari sabu yg saya gunakan.saya didakwa pasal 112 (ayat 1), 114 (ayat 1).saya tidak diberikan pasal 127 oleh kepolisian krn saya ditangkap ditengah jalan jam 6.30 pagi dan sedang tidak menggunakan.dan saya tidak ditest urine dlm penangkapan saya.alasan polisi dalam sidang,karena saat menangkap saya polisi sdh dlm kondisi lelah dan lgsng proses BAP saya lalu dimasukan ke rutan.sekrng saya sedang dlm proses sidang.dan selama sidang saya memakai penasehat hukum dri negara/LBH.dlm sidang sampe saat ini keterangan yg menjurus yaitu saya sepenuhnya pemakai.saat ini informasi perkembangannya bhwa status sidang saya tunda alias "tunggu uang anda". Tujuannya hanya untuk mendapatkan vonis hukuman minimal dari pasal tsb.dan ancamannya hukuman saya akan lebih besar jika tdk bisa memenuhi itu.dlm hati kecil saya,biaya tsb lebih baik buat hidup 2 anak saya dan istri saya selama saya mnjalani hukuman.dan juga saya merasa pasal yg didakwa untk saya terlalu berat.krn smua prnyataan saya,smua saya sebutkan saya gunakan sendiri.dan saya tidk disebutkan sebagai pemakai krn sya tdk mmpunyai dana untk mndptkan pasal pemakai pd saat proses penyidikan.yang mau saya tanyakan...kemanakah saya harus meminta ato mencari keadilan yg dpt membantu kasus saya...(apakah SEMA dpt diterapkan dlm proses sidang saya).dan assesmen yg tadinya mau saya ajukan trnyata batal krn permintaan untuk assesmen biayanya besar sekali bisa buat beli xenia th 2005.dan dgn smua pressure yg ad kpada saya,saya hanya ingin mndapatkan keadilan dlm sidang saya.selama smpe saat ini mnjalani sidang saya sedang mnjalani terapi diri sendiri untuk menahan sakit sakauw yg sya alami.dan saya yakin saya bisa berhenti kcanduan sabu tanpa pengobatan krn hanya saya sndiri yg menanggung resiko skrng.saya benar2 mnyesal mnjadi pecandu.mhon saran dan masukannya,kemanakah saya bisa mndptkan keadilan???,terimakasih Wass.wr.wb

  • 22 April 2016

    jalu

    bagaimana cara membagi warisan bila ibu meninggal dan meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak terdiri dari dua anak laki2 dan satu orang anak perempuan

  • 28 Agustus 2016

    fran

    bagaimana cara polisi menyidik kasus pencemaran nama baik dan pasal berapa yang harus di jatuhi kepada tersangaka......

  • 21 September 2016

    adam

    saya mau betanya soal ketenagakerjaan. dr sudut pandang hukum bagaimana mereka yang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok atau berdasarkan kedekatan dr orang dalam. karena tidak bisa dipungkiri masih banyak praktek seperti ini. terutama di lingkungan PNS.. terima kasih

  • 23 September 2015

    agus.marwoto

    tanya : sk pb atas nama adi yulianto dengan sidang pb tgl 10 maret 2015 dan nmr surat no.w10.pk.01.05.06-1494 tgl 27 april 2015..samapai saat ini msh blm kluar,mohon penjelasanya.....

  • 13 Juni 2016

    Wawan Gunawan

    Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan pengesyahan dari Kementrian hukum dan HAM untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan di Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang sebagai syarat untuk bisa ber acara di Pengadilan Negeri (legal standing). Terima kasih

  • 21 Juni 2015

    roy

    apa yg kita lakukan kalau di lingkungan kita ada aktivitas kdrt?