Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 12 Februari 2018

    Ferdinand

    Halo BPHN, Seorang Terdakwa Kasus Tipikor didakwa dengan tuntutan penjara selama 4 tahun, subsider 6 bulan dan denda 6 bulan.putusan tersebut keluar sebelum terbit pp 99 tahun 2012, namun baru dieksekusi ke tahanan pada Maret 2015. selama tahun 2016 mendapatkan remisi khusus dan remisi umum begitu pula dengan 2017. namun pada tahun 2017, petugas lapas baru menyadari bahwa masa 2/3 tahanan sudah lewat sehingga mereka mengajukan pembebasan bersyarat. menurut perhitungan masa 2/3 terhitung Mei 2017, namun karena usulan ke Kanwil dan kemudian dari Kanwil ke Dirjenpas terlambat baru dilakukan November 2017, sehingga SK PB yang diterima dari ,masa 2/3 nya terhitung November 2017. pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani hukuman subsider dan denda. dengan keterlambatan PB ini, mengakibatkan hak 2/3 menjadi semakin mundur. sedangkan ini diakibatkan bukan oleh kesalahan terpidana, melainkan kesalahan lapas. apakah memang tidak bisa dihitung sesuai dengan aturan sebenarnya?berlaku tanggal mundur?kenapa tidak Mei 2017?saya tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari pihak lapas

  • 8 Februari 2018

    willy martines sayoga

    1. apakah alasan pembuat peraturan perundang-undangan melarang pendistribusian gula rafinasi untuk konaumen akhir? 2. apakah gula rafinasi mempunyai dampak bagi kesehatan?

  • 13 Februari 2018

    Saepulloh

    Pada Tahun 1997 Tuan AHMAD membeli Tanah Hak Milik Adat dari Tuan SYUKUR dengan AJB dihadapan PPAT Camat, pada tahun 2015 Tuan AHMAD akan membuat Akta Hibah kepada Yayasan akan tetapi setelah datang Kekelurahan menurut data dikelurahan tanah tersebut tidak ada dasar peralihan sebelumnya dari antara Tuan SYUKUR dan Penjual sehingga berakibat Kepada Tuan AHMAD selaku pemilik yang terakhir. bagaimana solusi dan pendapat hukumnya.. Terimakasih

  • 27 Desember 2017

    Muh. Arfan

    Kronologis : terjadi tabrakan sepeda motor, anak umur 15 tahun pulang sekolah balapan dan akhirnya menabrak ibu-ibu yg sedang membawa anaknya naik motor. Ibu itu meninggal, anaknya butuh perawatan. Sedangkan pelaku juga luka butuh perawatan. Pertanyaan : 1. Bgmn proses hukum terhadap pelaku tabrakan tersebut, soalnya pelaku masih dibawah umur dan juga luka?? 2. Apakah pelaku/keluarga pelaku wajib memberi ganti rugi yang menyebabkan seorang anak (umur 9 thn) jadi yatim krn kehilangan ibunya?? Klo iya.. bgmn proses penggantian rugi tersebut?? (Biaya Rumah sakit+operasi 36 juta. Biaya penguburan 12 juta. Biaya rawat jalan anak korban smentara baru 3 juta tapi msh terus bertambah karena harus terapi) 3. Kpn pelaku bisa mendapatkan hukumannya karena pelaku juga masih rawat jalan?? 4. Saksi mata mengatakan ibu itu berjalan pelan naik motor untuk belok masuk kerumahnya, tapi tiba-tiba ada anak sekolah balap-balapan dan menabrak sepeda motor ibu itu. Ibu dan anaknya terlepar dan dilarikan ke Rmh sakit begitu pula dgn anak sekolah(pelaku) itu. 4 hari setelah pasca operasi ibu tersebut meninggal, anaknya ada keretakan ditengkorak kepalanya, sehingga perlu terapi (rawat jalan). Sedangkan pelaku (anak sekolah) itu juga menjalani rawat jalan.

  • 9 Oktober 2017

    Budi hartono

    Terima kasih sebelumnya sudah di beri kesempatan,nama saya budi hartono ingin berkonsultasi mengenai rumah peninggalan ayah yang saya tempati sampai saat ini. Singkat cerita tgl 09-02-2003 ayah meninggal dunia waktu itu saya masih umur 16 th duduk dikelas 2 smu. Ayah punya 4 orang istri tp yang pertama sama ketiga sudah cerai, dari semua istri ayah punya anak kecuali istri kedua ayah. 1.istri pertama ( cerai/punya 2 orang anak laki laki dan perempuan ) 2.istri kedua ( tidak punya anak ) 3.istri ketiga ( cerai/punya anak 1 perempuan ) 4.istri keempat ( punya 2 orang anak perempuan dan laki laki). Setelah ayah dimakamkan datanglah anak pertama dari istri yang sudah cerai mengambil surat surat berharga termasuk sertifikat dari lemari ayah. Setelah 10 th kemudian setelah istri kedua meninggal muncul surat kuasa dari istri kedua yang isinya kalau ayah meninggal semua harta benda dikuasakan ke anak pertama,tapi dalam surat kuasa itu dibuat tertanggal satu bulan sebelum ayah meninggal, dan dalam surat kuasa itu ayah tidak ada tanda tangan,hanya istri kedua yang tanda tangan dan ada dua orang saksi. Di sini ditemukan kejanggalan karna sang anak sampai membuat KK yang tertulis dari anak istri kedua. Di dalam akta kelahiran akta anak pertama dan kedua dari istri pertama yang sudah cerai hanya tercantum sebagai anak ibu. Sedangkan anak dari istri ketiga yang sudah cerai akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu istri kedua. Sedangkan dari istri keempat akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu. Berdasarkan surat kuasa itu anak pertama datang ke notaris ingin merubah nama sertifikat ayah menjadi nama anak pertama, sedangkan dari saudara lain nya menolak diterbikan sertifikat yang baru karna merasa dari satu ayah dan punya hak waris dan punya bukti bukti akta kelahiran dan surat nikah ayah dari ibu istri keempat.sampai saat ini pihak BPN tidak berani menerbitkan sertifikat baru sebelum masalah sengketa ini terselesaikan. Sudah mencapai upaya musyawarah antara anak pertama dan semua keluarga tapi tidak menemukan titik terang.anak pertama bersikeras bahwa dia ahli waris yang tunggal. Mohon bantuan dan pencerahan nya agar masalah sengketa dapat diatasi. Terimakasih.

  • 29 Januari 2018

    zahrati fadhilah taufiq

    apakah apabila seorang aparat kepolisian melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka luka apakah dia di berikan sanksi pidana atau dianggap sebagai suatu diskresi atau bagaimana?

  • 27 Januari 2018

    prastya

    hi, saya ingin bertanya 2 bulan lalu saya bekerja sama dengan seorang manusia untuk membangun rumah tinggal saya dengan sistem borong tenaga kerja. material dari saya saya akui kadang material telat 1 2 hari..namun saya selalu membayar tenaga kerja tepat waktu dan sesuai progress dia. 1 minggu yang lalu dia mengeluh ingin mundur dan waktu itu saya iyakan. dia mengajak berhitung untuk urusan kekurangan pembayaran tenaga kerja...dan lagi2 saya turuti ( sy kadang berfikir ini sebetulnya kan sistem borongan, kenapa sy jadi merasa ini seperti harian dan bukan borongan) setelah itu diskusi masalah tenaga kerja.. dia memaksa saya untuk membayar biaya tenaga kerja terhitung sejak 20hari lalu yang jelas2 saya tolak. saya berpegang prinsip bahwa dia bekerja secara "borong" yang telah saya bayar sesuai progres fisik pekerjaan. dan saya mau membayar biaya tenaga kerja selama 5 hari yang lalu bukan 20 hari lalu. dengan asumsi dia mengeluh dan meninggalkan tenaga kerja di lapangan adalah 5 hari yang lalu akhirnya dia marah dan menghasut tenaga kerja untuk merobohkan rumah tinggal saya yang hampir selesai. apa yang harus saya lakukan ya pak? semua kewajiban saya rasa sudah saya penuhi, namun saya merasa seperti diperas dan diancam dengan kejadian seperti ini. mohon sarannya terima kasih

  • 23 Januari 2018

    Andre

    Saya melakukan pelunasan cicilan leasing, tpi pihak sana ada kesalahan penghitungan jdi masih ada beban terhutang, namun saya sudah mendapat slip pembayaran dan ada cap lunas, bpkp saya tidak dkluarkab krn masih ada beban terhutang, haruskah saya tetap membayar?

  • 8 September 2017

    agustia dwi parlina

    saya kaum awam mau bertanya jika hakim vonis 4 tahun 10 bulan jika ingin mengurus pembebasan bersyarat harus menjalani masa hukuman berapa lamanya ? syarat yang harus saya lengkapi apa saja ?

  • 23 Januari 2018

    bagusharirumanto

    apakah kredit dengan jaminan tanah suami sudah meninggal sah? apakah dalam perjanjian tsb debitur tidak mematuhi aturan ojk yang harus izin setiap perusahaan jasa keuangan? terimakasih