Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum


    Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016 Mendapat Apresiasi dan Piagam Penghargaan Rekor MURI


    Warta BPHN-Jakarta. Memulai tahun 2016, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum langsung tancap gas dengan mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Januari 2016. Kegiatan ini melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan beberapa instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Guru hingga Organisasi Bantuan Hukum yang telah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Kemenkumham RI yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional ialah sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) di bidang pembinaan hukum nasional, maka Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan hukum sesuai dengan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum serentak ini sengaja memilih tema “Cerdas Hukum dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” mengingat sejak 31 Desember 2015 atau 1 januari 2016 Era MEA telah aktif diberlakukan di wilayah Asia Tenggara. Tentu saja pemilihan tema ini sangat seksi dan menarik bagi masyarakat Indonesia saat ini, jangan sampai kita rakyat Indonesia yang notabene sebagai penduduk terbesar di ASEAN bahkan ke Empat di Dunia hanya menjadi tamu di negeri sendiri tanpa mendapatkan dampak yang positif bagi kita. Sebab itulah BPHN yang menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi hukum wajib untuk ikut andil dalam menggalakan kesadaran hukum masyarakat Indonesia untuk taat, patuh, dan cerdas hukum. Dengan adanya Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk cerdas hukum dalam menghadapi MEA, juga untuk memberitahukan kepada masyarakat tindakan apa yang perlu diambil jika mendapatkan masalah hukum. Untuk itu dirasa perlu adanya satu pembekalan kepada masyarakat agar bisa menghadapi era MEA dengan cerdas hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak ini diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding tentang Perluasan Akses Bantuan Hukum dan Pembentukan serta Pembinaan Desa Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian dalam Negeri di hadapan Bapak Wakil Presiden RI yang dilaksanakan di Istana Negara Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, mengapresiasi kegiatan program Penyuluhan Hukum Serentak 2016 yang diselenggarakan oleh BPHN Kemenkumham RI. Menurut dirinya kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. “Apabila masyarakat tidak mengetahui hak dan juga kewajibannya dimata hukum maka sulitlah ditegakkan hak dan kewajiban itu,” ungkap Wapres saat itu. Beliau juga sangat mendukung kegiatan Penyuluhan Hukum serentak 2016 dan beliau juga mengatakan sebaiknya masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang sistem hukum di negara-negara ASEAN. “Khususnya pedagang dan pengusaha yang ingin memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu,” tegasnya. Kegiatan pembukaan ini juga di siarkan langsung secara live di TVRI dan langsung di relay ke Graha Pengayoman di Kementerian Hukum dan HAM. Selesai pembukaan di Istana, kegiatan serentak di laksanakan di seluruh titik kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016. Salah satunya di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak yang di buka langsung oleh Kepala BPHN Prof.Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa awalnya kegiatan ini hanya menargetkan 1 juta audiens dan di laksanakan di 5000 titik yang tersebar di seluruh Indonesia namun, ternyata berdasarkan hasil laporan yang masuk setelah di hitung lebih dari 2 juta audiens lebih dan berada di 10.000 titik wilayah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, ungkapnya antusias. Dirinya melanjutkan, bisa jadi jumlah tersebut akan bertambah karena antusiasme yang besar dari daerah sebagai wujud sinergisitas antara satuan kerja Kemenkumham dan Pemerintah Daerah, serta sekolah. “Karena itu kegiatan penyuluhan hukum ini bisa dikatakan tergolong masif, karena dilakukan serentak dengan jumlah peserta yang banyak dan beragam, yaitu pelajar Sekolah Menengah Atas, para pelaku ekonomi, tokoh masyarakat, bahkan ada tahanan, baik itu di Rutan (Rumah Tahanan Negara) maupun di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan),” jelasnya. Dengan tercatatnya sebanyak lebih dari 2 juta audiens, maka kegiatan Luhkumtak 2016 ini mendapat apresiasi dan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor Penyuluhan Hukum Serentak di Lokasi dan Siswa Terbanyak. Piagam ini diserahkan perwakilan MURI kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum pada acara Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016 yang bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 ini juga di deklarasikannya Relawan Cerdas Hukum oleh para pelajar di setiap titiknya. Relawan Pelajar Cerdas Hukum ini kedepannya juga diharapkan ikut mengkampanyekan cerdas hukum di masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat. Mereka bisa mengkampanyekan informasi hukum baik melalui media sosial maupun dengan tindakan langsung, misalnya ikut berpartisipasi dalam karang taruna, aktif di OSIS, menjadi paralegal, serta terlibat langsung dalam kegiatan penyuluhan hukum. Seperti apa kemeriahannya kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 ini, kita bisa lihat melalui jejaring sosial seperti Facebook, twitter dan instagram. Silahkan ketik hastag #cerdashukum maka akan terpampang dokumentasi kegiatan Luhkumtak dari berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan beberapa postingan foto terlihat para pelajar yang sedang selfie dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H laoly. Walaupun tidak menjadi trending topic di jejaring sosial Twitter namun, hastag #cerdashukum perlu di akui sebagai salah satu produk yang melekat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selain hashtag #cerdashukum, kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 ini juga melahirkan maskot Si Daskum yaitu, Lumba-lumba Cerdas Hukum. Jargon "Cerdas hukum ini ibarat menjual produk di super market yang harus bersaing dengan ribuan informasi lainnya yang belum tentu dianggap penting oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah nyata yang out of the box yakni Cerdas Hukum sebagai brand layaknya sebuah produk. Brand Cerdas Hukum, lanjutnya diklaim sangat unik karena selain memiliki diferensiasi yang jelas yakni lebih dari sekedar sadar hukum. Brand ini memiliki posisi yang jelas yakni mengajak masyarkat untuk lebih memahami hukum. Sebagai salah satu brand, salah satu representasi paling efektif dari sebuah brand adalah maskot. Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rapat persiapan Penyuluhan Hukum Serentak 2016, maskot merupakan salah satu strategi marketing yang membuat perusahaan atau brand terlihat unik. "Untuk Cerdas Hukum kita memilih maskot Lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang sangat cerdas, secara teknis lumba-lumba canggih komunikasi efektif, dan mampu mengikuti instruksi yang diberikan manusia dan mampu bekerja dalam tim," papar Enny Nurbaningsih. Melihat antusias dan hingar bingar dari kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 ini di harapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dan bagi para pelaksana kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016. Berbicara Penyuluhan Hukum Serentak 2016, tentu saja tidak bisa lepas dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ini merupakan salah satu Jabatan Fungsional yang baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Tugas pokok dari seorang penyuluh hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara. Kegiatan penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Seperti apa kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum yang tersebar diseluruh Indonesia? Salah satu Fungsional Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Usman berbagi cerita kepada koresponden Warta BPHN. Usman menjelaskan bahwa dirinya melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak ini di Kabupaten Pidie. Ia menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini dirinya harus menempuh jarak kurang lebih 125 KM dari kota Banca Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor bupati Pidie dengan audiense sebanyak 120 siswa/siswi SLTA dari beberapa sekolah di Kabupaten Pidie. Dirinya menyatakan bahwa antusias para pelajar sangat tinggi, bahkan mengharapkan adanya kegiatan penyuluhan hukum yang rutin di wilayah Pidie, ungkapnya. Dengan keterbatasan anggaran yang di miliki, dirinya merasa beruntung karena dukungan dari pemda setempat begitu tinggi untuk mensukseskan kegiatan luhkumtak 2016. Lain cerita dengan rekannya salah satu penyuluh hukum dari Provinsi NAD, Wanti. Dirinya melaksanakan kegiatan Luhkumtak 2016 di kota Lhoksumawe. Dari Banda Aceh sendiri tidak terlalu jauh, hanya menempuh waktu sekitar 5 jam. Namun karena terhalang banjir sehingga dirinya beserta timnya harus menunggu air surut selama 3 jam sehingga baru bisa melintas dan melanjutkan perjalanan. Senada dengan rekannya usman,dirinya merasa dukungan dari pemda setempat begitu besar sehingga begitu banyak kemudahan yang diberikan kepada timnya dalam melaksanakan kegiatan Luhkumtak 2016. “Kordinasi serta komunikasi yang dibangun kepada masing-masing pemda setempat cukup baik sehingga mendapat begitu banyak kemudahan serta bantuan seperti alat pendokumentasian dan beberapa hal lainnya,” ungkapnya. Hal senada juga di ungkapkan oleh Novi Penyuluh Hukum dari Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Luhkumtak tidak mengalami kendala yang begitu berarti. Hal ini disebabkan karena dukungan dari Organisasi Bantuan Hukum cukup besar. Dirinya melaksanakan kegiatan Luhkumtak di Lapas Kelas II A Lubuk Linggau. Jarak tempuh dari kota Palembang sekitar 360 KM dan harus ditempuh seitar 6 jam. Dalam kegiatannya tersebut dirinya mengaku kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara yaitu pihak lapas, OBH di lubuk linggau, Pemda kota lubuk linggau dan petugas kanwil telah berhasil melaksanakan kegiatan luhkumtak dengan sukses dan sesuai harapan. Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 yang telah dilaksanakan dengan cukup baik ini juga dirasa perlu untuk diberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. 21 Februari lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah berpartisipasi dan berprestasi selama tahun 2015 dan awal Tahun 2016. Menkumham memberikan apresiasi, khususnya kegiatan penyuluhan hukum serentak (Luhkumtak) di awal tahun 2016 dan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Menkumham juga menghimbau agar kita tidak terlena dalam euphoria terhadap penghargaan dari MURI. “Marilah kita bersama-sama tetap bekerja keras, professional, inovatif dalam meningkatkan etos kerja dilingkungan kementerian hukum dan ham ini,“ ungkap Menkumham saat itu. Berikut daftar Kanwil yang menerima penghargaan terkait Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016. Kanwil Kemenkumham Riau, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham Jawa barat, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Kanwil Kemenkumham Sulaswesi Utara, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kanwil Kemenkumham Sumatra Barat, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Kanwil Kemenkumham Aceh Kategori Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM ter-favorit. Mendengar cerita beberapa rekan penyuluh hukum, penulis pun merasa cukup tergugah dengan semangat para penyuluh hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak 2016 kemarin dengan kondisi yang minimalis namun bisa dilaksanakan secara maksimal. Kedepannya para Penyuluh Hukum ini di harapkan akan lebih militan dan mandiri dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Penyuluh Hukum. Selain itu juga penulis mengharapkan tahun depan agar dilaksanakan kembali kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak sebagai salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi hukum dan juga mengenalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Penghargaan Rekor MURI bukanlah tujuan dari kegiatan ini, melainkan penghargaan atas kerja keras para pihak yang mendukung kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016. ***(RA)