Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum


    Bantuan Hukum Strutural, Pedang Melawan Ketidakadilan


    Adnan Buyung Nasution telah meninggalkan kita semua. Selain LBH Jakarta maupun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang merupakan peninggalan penting beliau. Konsep bantuan hukum struktural juga merupakan warisan yang sangat luar biasa. Ini karena konsep bantuan hukum strutural ini berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara konvensional, yang hanya amal semata, penyelesaian secara case by case dan minim melibatkan klien dengan empowering of  the people.

    Sejarah Bantuan Hukum Struktural

    Sejak awal berdirinya LBH Jakarta, Bang Buyung sendiri baru menyadari bahwa apa yang beliau dan kawan-kawan LBH waktu  itu lakukan adalah bantuan hukum struktural. Hal ini bermula dari bertemunya beliau dengan Prof.Moedikno pada 1976 di Belanda yang mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Adnan Buyung dan kawan-kawan LBH adalah bantuan hukum struktural disaat teori-teori tentang strukturalisme baru dipikirkan pada saat itu. Ketika para ahli masih mendiskusikan teori strukturalisme pada 1980-an, LBH sudah mempraktekannya satu dekade sebelumnya.

    Seperti saat menangani kasus Simprug (Akhir 1971) dan juga warga yang tanahnya akan digusur sebagai proyek Taman Mini Indonesia Indah. Tindakan yang dilakukan adalah membentuk Komite Pembela Rakyat dan memperkuat mereka agar mampu melawan ketidakadilan penguasa. Ternyata apa yang dilakukan LBH waktu itu baru muncul teorinya pada awal 1980-an yang disebut sebagai teori Empowering of The People.[1]

    Pengertian BHS

    Kemudian apa yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural itu sendiri?  Menurut Bang Buyung sendiri, bantuan hukum struktural adalah serangkaian aktivitas baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lainnya yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar.

    Kemudian, menurut Adnan Buyung, tujuan dari BHS adalah menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi.

    Sedangkan tujuan dari BHS menurut Nursyahbani Katjasungkana adalah mengubah peraturan, tapi bersamaan dengan itu mengubah tiga elemen dalam sistem hukum yaitu : mengubah peraturannya, mengubah sikap penegak hukum dan sikap masyarakatnya.

    Sehingga, secara sederhana dapat saya artikan bahwa pemberian bantuan hukum struktural adalah penanganan suatu perkara dengan cara yang halal yang mempunyai dimensi problem struktural dengan melibatkan klien secara aktif dan memberdayakan mereka. Penanganan kasus tersebut diselesaikan hingga ke akar masalahnya. Sehingga dengan menangani satu kasus yang berdimensi struktural dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan terhadap problem yang bersifat struktural, baik yang disebabkan oleh sistem hukum, aturan hukum maupun paradigma masyarakat yang diskriminatif yang diharapkan tak ada lagi kasus serupa yang terjadi lagi dikemudian hari.

    Sedangkan indikator suatu kasus dapat dikatakan suatu problem struktural atau bukan. Secara sederhana dapat dilihat dari indikator, adanya Pelanggaran HAM, berdampak luas dan sistematis.

               

    Relevansi BHS saat ini

    Dari pemahaman tersebut diatas, BHS yang menjadi warisan dari bang Buyung yang kemudian menjadi metode kerja YLBHI masih sangat relevan untuk diterapkan hingga saat ini. Bahkan perlu untuk disebarluaskan dan diadopsi oleh lembaga bantuan hukum maupun advokat yang lain.

    Hal ini dikarenakan, hingga saat ini masih banyak terjadi ketimpangan sosial dan berbagai macam bentuk ketidakadilan yang dibentuk oleh sistem dan bersifat struktural. Seperti, kemiskinan struktural, akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penggusuran paksa, kasus salah tangkap, pencemaran lingkungan hidup, rekayasa kasus, diskriminasi, unfair trial hingga pelanggaran HAM.

    Selain itu, Bantuan Hukum Struktural juga merupakan upaya kongkret, holistik dan menyeluruh dalam pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Disaat bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih minim dan terbatas jangkauannya. Bantuan Hukum Struktural tidak hanya sekedar memberi bantuan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat sealigus meng-empowering the people. Sehingga, masyarakat lebih percaya diri dalam menghadapi kasusnya, mengerti akan hukumnya, mengerti kedudukannya, mengerti cara bertindak, mengerti cara memperkuat diri dan komunitasnya yang kemudian dapat ditularkan kepada orang lain.

    Penerapan BHS

                  Kemudian bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari bantuan hukum struktural itu sendiri? Selain dengan melalui pendidikan hukum kritis, dan pelayanan bantuan hukum, adalah melalui pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum ini menjadi ‘goal’ karena menjadi akhir setelah rangkaian aktivitas pendidikan hukum dan bantuan hukum.[2]

                  Dalam konsep BHS, ketika melakukan advokasi wajib melibatkan masyarakat yang menjadi klien untuk ikut aktif berperan dalam kasusnya. Sehingga transfer of knowledge berlangsung di sana, pendidikan hukum kritis terjadi di dalamnya dan bersamaan dengan itu LBH sebagai pendamping memberikan bantuan hukumnya.

                  Kampanye juga sangat diperlukan sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan BHS. Apalagi saat ini dikenal adanya metode kampanye kreatif, disamping sebagai sarana edukasi, menyebarkan ide dan gagasan. Kampanye keatif juga dapat menarik simpati maupun empati orang lain di luar lingkaran untuk bergabung dan bersuara. Sehingga untuk mencapai pembaharuan hukum menjadi lebih mudah karena melibatkan banyak stakeholder disana, mulai dari masyarakat luas, pejabat, maupun jurnalis.

                  Sehingga melalui satu kasus yang bersifat struktural dapat menjadi pintu masuk untuk mengubah tatanan yang tidak seimbang secara struktural menjadi lebih seimbang dan sejajar baik secara hukum, politik, ekonomi dan sosial. Dan tentu saja untuk mencapai apa yang dinamakan pembaharuan hukum dan kemudian tercipta struktur yang lebih seimbang dan sejajar.

     

    [1] Saleh, Abdul Rahman, Abdurrahman Wahid, Alvon Kurnia Palma, dkk, Verboden Voor Honden En Inlander dan Lahirnya LBH, YLBHI, Jakarta, 2012

    [2] Purbaya, Tandiono Bawor, Tiga Elemen Bantuan Hukum Struktural (BHS) : Pendidikan Hukum, Bantuan Hukum dan Pembaharuan Hukum. Dimana dan Kemana YLBHI ?,  Makalah,  2012

     

    # Salah Satu Peserta Festival Film dan Blog Budaya Hukum Tahun 2015