Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum


    PERAN STRATEGIS PENYULUH HUKUM DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI


    Oleh Jawardi

     

    A. Urgensi Kehadiran Penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM

    Hadirnya Fungsional penyuluh hukum di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI diibaratkan seperti datangnya hujan dimusim kemarau artinya kedepan penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini mempunyai kedudukann yang sangat strategis untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang buta dengan hukum. Walaupun dirasakan agak terlambat kehadiran penyuluh hukum ini, tetapi patut disyukuri bahwa pada awal tahun 2016  dilingkungan kementerian hukum dan HAM sudah hadir lebih kurang 210 penyuluh hukum dari berbagai tingkatan (penyuluh ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama), yang telah dilantik oleh menteri hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tanggal 21 Desember 2016. Kalau dibandingakan dengan jumlah penduduk dan luasnya georafis Indonesia tentu jumlah fungsional penyuluh hukum yang ada saat ini belum mencukupi. jumlah yang ideal untuk penyuluh hukum diperkirakan sebanyak 85.000  penyuluh hukum, dengan asumsi sama dengan jumlah desa di Indonesia yakni sekitar 85. 000 desa. Jadi untuk  1 (satu) desa  dibutuhkan 1 (satu) penyuluh hukum.Sungguh perjuangan yang tidak ringan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi kalau tidak di mulai dari sekarang kapan lagi. Sungguh ironis di negara hukum yang sudah hampir merdeka 70 Tahun ini baru hadir jabatan fungsional penyuluh hukum yang diakui pemerintah yang diberi gaji dan tunjangan kinerja oleh pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama juga diberi tunjangan jabatan seperti tunjangan jabatan yang ada di jabatan fungsional lainnya yang ada di RepublikIndonesia ini. Tugas penyuluh hukum adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum  yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Seorang penyuluh hukum yang baik atau yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang penyuluh hukum tersebut. Dengan kata lain sebelum orang melaksanakan ajakan yang disampaikan oleh kita sebagai penyuluhn hukum terlebih dahulu seorang penyuluh hukum harus sudah melaksanakan apa yang disampaikannya kepada orang lain tersebut.Sebagai contoh bila penyuluh hukum memberikan penyuluhan hukum tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya yang mengatur bahwa seorang pengendara yang mengendrai  sebuah kenderaan bermotor harus memakai Helm dan mempunyai SIM, ternyata seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan SIM waktu mengendarai kenderaan, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum kepada masyakat luas.

     

    B. Peran Penyuluh hukum  

    Di dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan ketika suatu peraturan di sahkan dan diundangkan dalam lembaran negara otomatis pada saat itu juga semua warga negara tanpa melihat profesi, kedudukan dan jabatan seseorang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut. Inilah dalam teori ilmu hukum disebut teori fiksi hukum. Timbul pertanyaan sekarang apakah benar adanya bila suatu Undang-Undang  ketika di undangkan dalam lembaran negara maka setiap orang sudah mengetahui dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentu pertanyaan ini belum tentu benar seutuhnya dan susah untuk dijawab karena tidak mungkin semua orang akan mengetahui dari isi undang-undang tersebut bila tidak di informasikan atau tidak di sosialisakkan terlebih dahulu kepada masyarakat secara luas.Melihat kondisi yang seperti inilah peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau mengimformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat disini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur negara. Konsitusi kita telah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya (pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945). Disamping itu setiap warga negara juga berhak mendapat perlindungan hukum dari negara, karena mereka adalah makhluk Tuhan Yang mempunyai Haka Asasi yang harus dilindungi dan di hormati. Berdasarkan pasal 27 UUD 45 tersebut diatas bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya,  menegaskan kembali kepada kita bahwa  betapa pentingnya peran  seorang penyuluh hukum untuk manyampaikan atau menginformasikan hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum.  Idealnya setiap warga negara harus mengetahui dan melek hukum sejak dini.

     

    C. Penutup

    Dalam pandangan Agama kedudukan penyuluh (bisa disamakan dengan seorang pendakwah atau da’i) pun telah disampaikan pula bahwa siapa yang mengajak kepada kebenaran seperti yang dilakukan oleh seorang penyuluh, maka ia memeperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakanya tanpa dikurangi sedikitpun Jadi siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam pandangan agama, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikitpun. Jadi perbuatan mengajak orang kepada kebenaran harus dibarengi pula  dengan contoh yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bisa menyuluh (bicara) tapi juga bisa melaksanakan apa yang telah disuluhkan atau apa yang disampaikan. Dengan kata lain sikap seorang penyuluh hukum itu harus bisa mengajak dan tidak boleh mengejek, harus bisa merangkul dan tidak boleh memukul.Salah satu tugas seorang penyuluh hukum adalah mensosialisasikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan taat hukum. Bila masyarakat sadar dan taat hukum akan tercipta budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat berbuat dan berprilaku sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga fungsional penyuluh hukum dapat mendarma baktikan pengabdiannya kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum dan mendapat tempat yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Terima kasih semoga ada manfaatnya ! (JW)